Pelanggaran HAM Serius di Puncak Jaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM serius di Puncak Jaya Papua terkait peristiwa penyiksaan Anggenpugu Kiwo dan Telangga Gire yang dilakukan anggota TNI.

"Telah terjadi pelanggaran serius HAM terhadap kasus peristiwa video kekerasan terhadap dua warga sipil Anggenpugu Kiwo dan Telangga Gire yang dilakukan anggota TNI," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, kepada wartawan dalam siaran pers di Jalan Laturharhari, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2011).

Ifdhal mengatakan fakta dugaan pelanggaran HAM yang menimpa dua warga sipil ini adalah pelanggaran dengan melakukan penyiksaan, pelanggaran karena perlakuan kejam dan tidak manusiawi, serta pelanggaran atas hak rasa aman.

"Anggenpugu Kiwo dan Telangga Gire ditangkap untuk dimintai keterangan terhadap keberadaan senjata dan pimpinan OPM (Organisasi Papua Merdeka). Saat dimintai keterangan mereka telah mengalami tindak kekerasan," kata Ifdhal.

Tindak kekerasan yang dialami keduanya, kata Ifdhal, korban dipukul, diancam dengan pisau, dan alat kelamin korban disulut dengan bara kayu yang masih berasap.

Berdasarkan investigasi dan menganalisis dengan seksama data, informasi, dan fakta dari kunjungan lapangan dan sejumlah keterangan, Komnas HAM merekomendasikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan negara, terutama pendekatan perlindungan masyarakat di tanah Papua.

Rekomendasi kedua, mendesak untuk segera menetapkan Papua sebagai wilayah terbuka bagi kalangan nasional maupun internasional untuk memberikan masukan konstruktif, upaya-upaya negosiasi serta monitoring proses penyelesaian konflik dan implementasi Otonomi Khusus Papua.

Sementara rekomendasi Komnas HAM untuk Panglima TNI, agar Panglima TNI meningkatkan profesionalitas para anggota TNI dengan memberikan pelatihan secara berkelanjutan termasuk pembekalan di bidang HAM.

Selain itu Panglima TNI diminta memberikan perhatian kepada para anggota TNI yang bertugas di pedalaman atau daerah rawan dengan mengalokasikan anggaran yang memadai bagi dukungan dalam melakukan rotasi secara reguler. Juga meningkatkan kesejahteraan para anggota TNI beserta keluarganya dalam hal gaji, perumahan, pelayanan medis dan pendidikan.