PKB: Cermati Gubernur Utama

Kompas.com - 20/12/2010, 02:43 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Partai Kebangkitan Bangsa mengharapkan konsep gubernur utama dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta dicermati bersama-sama. Konsep gubernur utama itu diharapkan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta, yang sudah diserahkan pemerintah ke DPR pekan lalu, pada Pasal 1 (8) disebutkan, ”Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama adalah lembaga yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paku Alam sebagai satu-kesatuan yang mempunyai fungsi sebagai simbol, pelindung dan penjaga budaya, serta pengayom dan pemersatu Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.”

”Kita harus melihat apakah aturan tentang gubernur utama ada atau tidak dalam Undang-Undang Dasar. Jangan sampai kita bertindak bertentangan dengan konstitusi,” kata Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR Marwan Ja’far di Jakarta, Minggu (19/12).

Marwan Ja’far menambahkan, penetapan gubernur juga hendaknya dilakukan atas calon yang bukan berasal dari partai politik. Kalau Gubernur DIY berasal dari partai politik, pemimpin tersebut masih bersifat partisan.

Untuk itu, Marwan Ja’far meminta pemerintah memerhatikan Pasal 18A Ayat (1) dan Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Pasal 18A Ayat (1) menyebutkan, ”Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan memperhatikan kekhususan atau keragaman daerah.”

Pasal 18B Ayat 1 menyebutkan, ”Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang.”

Marwan Ja’far mengingatkan, pakar hukum tata negara harus dilibatkan untuk memberikan dasar filosofis hukum tentang kedua pasal di UUD 1945 tersebut. Menteri Dalam Negeri dalam hal ini hanya menjalankan tugas secara teknis. ”Kita harus menghormati sejarah Yogyakarta sebagai bagian awal dari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus melihat apakah Pasal 18B merupakan lex specialis (mengatur hal lebih khusus) dari Pasal 18A,” kata Marwan.

Saat ini rapat lebih lanjut masih dijadwalkan DPR. Marwan mengaku belum mendapat undangan untuk rapat di DPR terkait pembahasan RUU DIY. DPR sendiri telah memasuki masa reses dan akan bekerja kembali pertengahan Januari 2011.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, yang ditemui di DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, Minggu, mengatakan, pihaknya masih terus membahas persoalan RUU Yogyakarta dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

”Kami mencari persamaan persepsi di Setgab dan sesudahnya Fraksi Partai Golkar di DPR membahas lebih lanjut. Golkar masih sejalan dengan pemerintah dan kami mencari jalan yang terbaik dalam persoalan Yogyakarta,” kata Aburizal.

Namun, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yakin pembahasan RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta akan mencapai titik temu. ”Sekarang bola sudah ada di DPR. Ini kesempatan DPR untuk membahas dengan pikiran yang jernih,” kata Anas, yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR itu, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Minggu.

Anas meminta pembahasan bisa dilakukan dengan baik dan bisa dihindari politisasi terhadap persoalan ini.

Selama ini, tambahnya, haru birunya persoalan RUU Keistimewaan DIY karena pembicaraan sangat politis.

”Perdebatan hanya pada satu titik soal penetapan pemimpin, mau pemilihan langsung atau penetapan. Padahal, sebenarnya persoalan lebih luas,” kata Anas.

(ONG)

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.