Banjir Lahar Mengancam pada Januari

YOGYAKARTA, KOMPAS - Banjir besar lahar dingin di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi berpotensi terjadi awal Januari 2011. Hujan berintensitas tinggi dapat memicu penggelontoran material vulkanik hasil letusan yang jumlahnya lebih dari 100 juta meter kubik.

Pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Yogyakarta, puncak musim hujan DIY terjadi awal Januari. ”Angin monsoon Asia membawa banyak uap air dari utara dan berkumpul di sekitar DIY,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Yogyakarta Tonny Agus Wijaya, Kamis (16/12).

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian Subandriyo mengatakan, pihaknya mengantisipasi potensi bahaya itu dengan memasang sensor banjir di seluruh sungai utama yang berhulu di Merapi. Ia memperkirakan potensi banjir lahar dingin tinggi selama 2-3 musim hujan.

Terkait pengukuran batas tanah di lokasi terdampak letusan, secara teknis rekonstruksi bisa cepat, tepat, dan tak sulit dilakukan. Apalagi bila warga memiliki dokumen pertanahan. Rekonstruksi batas tanah pernah dilakukan di Aceh yang mengalami tsunami tahun 2004.

”Jika Badan Pertanahan Nasional (BPN) meminta, kami siap mengerahkan mahasiswa membantu rekonstruksi,” kata Endriatmo Soetarto, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), di sela-sela Peringatan Ulang Tahun Emas Undang-undang Pokok Agraria di STPN.

Di Sleman, letusan Merapi meluluhlantakkan 26 dusun di Desa Kepuharjo, Glagaharjo, Umbulharjo, Argomulyo, dan Wukirsari, Kecamatan Cangkringan.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Dodi Imron Kholid mengemukakan, rekonstruksi batas tanah pernah dilakukan di Aceh. Skala kerusakan di Aceh lebih besar daripada Merapi.

Kepala BPN Sleman Kiswanto mengatakan, pihaknya menunggu kebijakan Pemkab Sleman.

Kepala Desa Kepuharjo Heri Suprapto mengakui, banyak tanah warga belum bersertifikat. Namun, ada catatan buku desa tentang tanah warga (Letter C) sehingga tidak ada kendala.

Bantuan untuk Mentawai

Bantuan logistik untuk korban bencana tsunami Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kamis, masih menumpuk di sejumlah gudang di Kota Padang. Sedikitnya 60 ton beras cadangan pangan pemerintah masih ditumpuk di Gudang Bulog Sumatera Barat, Kota Padang. Demikian pula sejumlah bantuan lain tersimpan di gudang milik BPBD Sumbar di Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang.

”Beras itu gratis, tinggal dibikinkan DO (delivery order), langsung bisa diangkut,” kata Kepala Bidang Pelayanan Publik Bulog Sumbar Heru Hariyanto.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan, bantuan, terutama beras, paling lambat dikirim Senin depan.

Sementara itu, jumlah hunian sementara yang akan dibangun menjadi 1.632 unit dari sebelumnya 879 unit. Sebanyak 516 unit dibangun Palang Merah Indonesia, BNPB 450 unit, serta Pemkab Kepulauan Mentawai yang dibantu Pemprov Sumbar dan BNPB sejumlah 666 unit.

(ENG/PRA/INK)