Rusia Dijuluki Negara Mafia

Washington, Rabu  - Bocoran dokumen rahasia oleh situs Wikileaks mengungkapkan, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy pada tahun 2008 menyebut Menlu Rusia Sergey Lavrov sebagai pembohong. Juga ada julukan dari Deplu AS bahwa Rusia itu seperti negara mafia.

Ucapan keras Sarkozy soal Menlu Rusia itu juga dimuat dalam kawat diplomatik yang ditulis diplomat wanita AS tertanggal 8 September 2008. Saat itu Perancis mencoba menjadi penengah soal isu Georgia.

Pada Agustus 2008, pasukan Rusia menduduki sebagian wilayah di Georgia yang berbahasa Rusia untuk mengusir pasukan Pemerintah Georgia. Saat itu pasukan Georgia mencoba menguasai wilayah yang diduduki kelompok bersenjata, yang loyal pada Rusia, di Abkhazia dan Ossetia Selatan (Georgia utara).

Sarkozy, sebelum terpilih sebagai presiden, selalu mendekati para diplomat AS di Paris untuk meyakinkan mereka. Sarkozy selalu menegaskan bahwa dia adalah kandidat presiden Perancis yang paling loyal pada AS.

Setelah terpilih sebagai presiden pada tahun 2007, Sarkozy menyampaikan rasa terima kasih kepada Washington atas dukungannya sehingga terpilih sebagai Presiden Perancis. Sarkozy saat itu menawarkan untuk mengirim pasukan Perancis ke Irak guna mendukung pasukan AS.

Kedutaan AS di Paris menulis kawat diplomatik yang menegaskan bahwa Sarkozy adalah pejabat Perancis yang sangat pro-AS dan Israel, serta kurang suka pada Arab dan membenci Iran.

Dalam kawat diplomatik yang ditulis Kedutaan Besar AS di Riyadh, Arab Saudi, diungkapkan juga soal perilaku Sarkozy yang merepotkan tuan rumah Arab Saudi. Saat itu Sarkozy menolak makanan khas Arab Saudi yang disuguhkan dan selalu berceloteh soal keunggulan perusahaan Perancis.

Para pejabat Arab Saudi mengeluhkan perangai Sarkozy yang mencoba memaksa Arab Saudi membeli berbagai produk Perancis.

Dokumen itu juga mengungkapkan soal seorang jaksa penuntut Spanyol yang menyampaikan ke Dubes AS di Madrid bahwa Rusia, Chechnya, dan Belarus telah menjadi negara mafia. Seorang pengusaha Ukraina menyampaikan kepada pejabat AS bahwa dia punya hubungan dengan sindikat mafia kriminal di Rusia.

Israel-Iran berdagang

Dokumen rahasia itu juga mengungkapkan informasi soal PM Israel Benjamin Netanyahu. Dalam sebuah pertemuan dengan seorang senator AS pada Februari 2009, dia bangga soal hubungan dagang Iran-Israel yang tidak diketahui publik.

Menurut Netanyahu, hubungan dagang itu dilakukan melalui Irak, Jordania, dan Pelabuhan Haifa di Israel. Netanyahu ingin memperluas hubungan dagang dengan Tepi Barat sehingga bisa membuka lapangan kerja di Israel dan Palestina. Netanyahu juga mendukung kesepakatan damai dengan prinsip tukar-menukar tanah antara Israel dan Palestina.

Dalam kawat diplomatik AS pada Juli 2009 diungkapkan juga soal dialog sengit antara pejabat Kementerian Pertahanan AS dan Israel soal kecemasan Israel karena AS menjual senjata canggih ke negara-negara Arab sahabat AS untuk menghadapi Iran.

Israel saat itu menyatakan keraguan atas kemampuan AS mencegah Iran menguasai senjata nuklir. Namun, AS berhasil meyakinkan Israel bahwa Iran adalah musuh bersama Israel dan negara-negara Arab sahabat AS.

Harian Inggris, The Guardian, mengutip dokumen dari situs Wikileaks yang menyebutkan tentang hubungan tegang AS-Pakistan terkait senjata nuklir Pakistan.

Dalam kawat diplomatik yang ditulis Dubes AS untuk Pakistan pada tahun 2009 ditegaskan, kecemasan AS bukan soal kemungkinan jatuhnya senjata nuklir Pakistan ke tangan kelompok radikal. AS khawatir pada karyawan pemerintah yang bekerja di instalasi nuklir Pakistan, yang sewaktu-waktu bisa menyelundupkan bahan-bahan nuklir untuk pembuatan senjata nuklir.

Menurut kawat diplomatik AS itu, terdapat hingga 130.000 pegawai yang bekerja di instalasi nuklir dan rudal balistik Pakistan, dan tidak ada jaminan bahwa mereka bisa dipercaya dan loyal pada Pemerintah Pakistan.

Dalam kawat diplomatik AS itu juga tertulis, pada tahun 2008 AS menolak niat Pemerintah Pakistan membebaskan Abdel Kader Khan yang dikenal sebagai bapak nuklir Pakistan dari tahanan rumah. AS menyampaikan pada Pemerintah Pakistan akan terus memantau tindakan jaringan Abdel Kader Khan soal dugaan penjualan teknologi nuklir ke Korea Utara, Iran, dan Libya. Sepuluh bulan kemudian Pakistan membebaskan Abdel Kader Khan, tetapi dilarang melakukan wawancara dengan penyidik AS.

Situs http://www.wikileaks juga meminta dokumen asal Kedutaan Besar AS di Jakarta. Di dalamnya termasuk keadaan seputar Pemilu 2004.

(REUTERS/AP/AFP/mth/mon)