Jepang Tolak Usul China Soal Korut

TOKYO, KOMPAS.com - Menteri luar negeri Jepang Seiji Maehara menolak usulan China bagi pertemuan darurat enam negara mengenai Korea Utara yang bertujuan menghentikan krisis di semenanjung Korea, lapor harian Wall Street Journal, Selasa (30/11).

Seiji Maehara mengemukakan kepada harian itu, tidak tepat untuk memulai kembali diskusi-diskusi yang macet antara Korea Utara (Korut) dan lima negara lainnya termasuk Jepang kecuali hal itu dapat membuat kemajuan nyata. "Kami tidak dapat menyetujui untuk melakukan perundingan enam negara hanya karena Korut mengamuk," kata menteri itu. "Kami harus terlebih dulu melihat usaha yang tulus dari Korut, mengenai program uraniumnya yang diperkaya dan insiden terbaru itu."

Perdana Menteri Naoto Kan yang secara resmi belum menolak usulan itu, Senin mengemukakan kepada wartawan, "Kami akan menanggapi usulan itu secara hati-hati sementara berkonsultasi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan." Rincian dari satu pertemuan antara Maehara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan Korsel Kim Sung Hwan dan Menlu AS Hillary Clinton, sedang dibicarakan Selasa, kata kantor berita Kyodo.

Pertemuan itu menurut rencana akan diselenggarakan pada 6 Desember di Washington, kata laporan tersebut. Ketegangan meningkat tinggi pekan lalu setelah Korut menembaki sebuah pulau perbatasan Korsel, menewaskan empat orang dan mencederai  18 orang lainnya  dalam serangan pertama terhadap satu daerah sipil  di Korsel sejak Perang Korea.

China, satu-satunya sekutu penting Pyongyang, Minggu mengusulkan pertemuan darurat di Beijing  awal bulan depan di antara para kepala utusan pertemuan enam negara mengenai perlucutan senjata nuklir Pyongyang. Utusan penting China di Korut, Wu Dawel, menegaskan bahwa usulan itu tidak merupakan dimulainya kembali secara resmi  perundingan-perundingan enam  negara itu, tetapi mengatakan ia mengharapkan pembicaraan itu akan dapat membawa bagi dimulainya kembali segera pertemuan itu.

Korsel, AS dan Rusia juga terlibat dalam perundigan enam negara tetapi Washington mendesak Korut menghentikan apa yang disebutnya  perilaku provokatif sebelum perundingan itu dapat dimulai kembali.

Juru bicara  Departemen Luar Negeri AS Philip Crowley, Minggu, mengatakan bahwa Washington akan "terus melakukan konsultasi dengan negara-negara lainnya termasuk China mengenai perundingan masa depan.

Korsel, juga bereaksi secara hati-hati untuk membicarakan usul perundingan itu, dan mengatakan pihaknya ingin melihat "tindakan-tindakan nyata" dari tetangganya mengenai denuklirisasi.