Gambia "Usir" Semua Diplomat Iran

Kairo, Kompas - Keputusan Pemerintah Gambia, Senin (22/11) di Banjul, memutus hubungan ekonomi, politik, dan diplomasi dengan Iran cukup mengejutkan. Gambia meminta semua diplomat Iran meninggalkan negeri itu dalam tempo 48 jam.

Kementerian Luar Negeri Gambia menegaskan, semua proyek kerja sama dengan Iran dibatalkan. Gambia adalah salah satu negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika barat, kawasan yang dikenal sebagai pendukung Iran.

Negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim di Afrika barat antara lain Senegal, Nigeria, Guinea, Guinea-Bissau, Niger. Selama ini Gambia memiliki hubungan baik dengan Iran.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad selalu memilih wilayah Afrika barat bila berkunjung ke Benua Afrika atau singgah di wilayah itu jika melakukan perjalanan ke Amerika Latin.

Gambia yang berpenduduk 1,7 juta jiwa selalu mendukung hak Iran untuk memiliki program nuklir di berbagai forum internasional. Iran dan Gambia sama-sama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Keputusan Gambia menimbulkan berbagai spekulasi. Isu penyelundupan senjata yang berhasil digagalkan di pelabuhan Lagos, Nigeria, Oktober lalu, ditengarai menjadi penyebab pemutusan memutus hubungan diplomatik itu. Dokumen pengiriman senjata ilegal itu menerangkan senjata itu berasal dari Iran dengan tujuan Gambia.

Aparat keamanan dan intelijen Nigeria saat itu menemukan 13 peti kargo berisi rudal, granat tangan, dan jenis bahan peledak di sebuah kapal di pelabuhan Lagos. Peti-peti kargo itu disembunyikan di bawah lantai kapal.

Mossad mencari tahu

Israel menuduh senjata-senjata dikirim dari Iran via Nigeria dengan tujuan akhir ke pihak Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Jalur Gaza. Israel disinyalir sempat mengirim agen Mossad (dinas intelijen luar negeri Israel) ke Nigeria untuk mencari tahu asal dan tujuan akhir senjata itu.

Mossad juga meminta izin Pemerintah Nigeria, melalui perantaraan sebuah negara Eropa, untuk menyita atau menghancurkan senjata itu. Nigeria menolak permintaan Mossad.