PBB: Korut Ekspor Teknologi Nuklir

NEW YORK, KOMPAS.com — Sebuah panel ahli PBB, dalam laporannya, menuduh Korea Utara  telah mengekspor teknologi rudal nuklir dan balistik yang dilarang ke sejumlah negara.

Laporan setebal 75 halaman itu, yang dibuat panel beranggotakan tujuh orang dan dilaporkan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB, menyatakan bahwa Korut terlibat dalam aktivitas terkait rudal balistik dan nuklir di negara-negara tertentu, termasuk Iran, Suriah, dan Myanmar, dan bahwa perhatian khusus harus diberikan oleh semua negara anggota (DK PBB) untuk menghambat kegiatan tersebut. Laporan itu, yang dirilis minggu ini, telah ditunda publikasinya selama enam bulan oleh China, sahabat dekat Korea Utara, kata seorang diplomat yang akrab dengan kasus tersebut. Diplomat itu berbicara dalam briefing yang memberi latar belakang laporan itu dan tidak ingin diidentifikasi.

Para ahli itu menulis bahwa Korut berkelit dari sanksi-sanksi PBB dan menyamarkan transaksi keuangan dengan menggunakan "entitas-entitas luar negeri, jaringan perusahaan, mekanisme transfer informal, kurir yang membawa uang kas, dan perjanjian barter". Laporan tersebut, sebagaimana dilansir CNN, Jumat (12/11/2010), juga membeberkan bahwa Korut telah membentuk jaringan internasional yang sangat canggih untuk akuisisi, pemasaran dan penjualan senjata dan peralatan militer, dan ekspor senjata telah menjadi salah satu sumber utama negara itu untuk memperoleh devisa."

Laporan tersebut merinci beberapa cara yang dilakukan Korut, secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), untuk lolos dari sanksi PBB. Pertama, Korut diyakini menggunakan kargo udara untuk menangani ekspor senjata bernilai tinggi dan sensitif. Kargo dapat dikirim dengan kargo udara langsung dari Korut ke negara tujuan. Beberapa pesawat kargo modern, misalnya, bisa terbang non-stop dari Korut ke Iran. Kedua, kata laporan itu, Korut mengapalkan komponen, untuk kemudian merakit senjata di luar negeri, dalam bentuk knock-down kits yang dapat dikirim ke pabrik perakitan asing. Dalam beberapa kasus, cara ini merupakan operasi kunci dengan partisipasi teknisi, ilmuwan, dan spesialis dari Korut.

Belum ada tanggapan dari Pemerintah Korut soal laporan itu. DK PBB mengenakan sanksi terakhir untuk Korut pada tahun 2009 setelah negara itu melakukan uji coba nuklir.