Inilah Rekomendasi ICW untuk SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan sebelas butir rekomendasi untuk perbaikan pemerintahan terkait pemberantasan korupsi terkait setahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

Koordinator Divisi Hukum ICW, Febri Diansyah mengatakan, poin pertama, SBY harus memiliki peta strategi nasional pemberantasan korupsi yang terukur. "Harus punya roadmap yang terukur dan bisa dilaksanakan empat tahun ke depan," katanya dalam jumpa pers di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (24/10/2010).

Kemudian pemerintah kata Febridiansyah, harus memprioritaskan program pemberantasan korupsi di tiga institusi yakni kepolisian, kejaksaan, dan Ditjen Pajak. "Harus fokus di sektor penegak hukum dan penerimaan negara," katanya.

Selain itu, ICW merekomendasikan agar presiden mengurangi pidato dan janjinya mengenai pemberantasan korupsi kecuali memang untuk dilaksanakan secara serius. Karena menurut penelitian ICW, sekitar 76 persen dari pernyataan Presiden yang mendukung pemberantasan korupsi tidak terealisasi.

Febridiansyah juga menyampaikan agar pemerintah segera menyelesaikan sejumlah skandal besar yang diduga mengandung tindak pidana korupsi. "Harus memimpin pengungkapan skandal besar seperti rekening gendut, mendorong tim kepolisian untuk fokus di kasus rekening gendut, penganiayaan Tama, serangan terhadap Tempo, Gayus, Bank Century," paparnya.

"SBY juga harus mengungkap otak pelaku kriminalisasi pimpinan KPK," tambah Febri.

Selanjutnya ICW meminta Presiden untuk keras, tidak kompromi terhadap kader partai Demokrat yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, merevisi aturan pemberian remisi bagi koruptor, serta merevisi aturan izin pemeriksaan kepala daerah. "Karena izin ini rentan menjadi komiditas politik," imbuhnya.

Kemudian SBY diminta untuk memastikan Kapolri yang baru memberantas korupsi dengan membersihkan internal kepolisian dan bekerjasama dengan KPK. "Juga segera memilih jaksa Agung yang antikorupsi dan bisa bekerjasama dengan KPK," pungkas Febri.