Gejolak Resahkan Warga

BANDUNG, KOMPAS - Unjuk rasa yang terus berlanjut di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Tangkubanparahu mengakibatkan warga sekitar resah. Mereka khawatir citra Tangkubanparahu rusak dan minat wisatawan berkunjung ke kawasan wisata tersebut berkurang.

"Kami takut kegiatan wisata terganggu sehingga pengunjung enggan datang ke sini. Sebagai warga, kami bersikap netral dan berharap siapa pun pengelola Tangkubanparahu bisa menyejahterakan warga sekitar," kata Asep Dian Haryadi (34), warga, Senin (18/10).

Asep yang berjualan aksesori di TWA Tangkubanparahu sejak 1991 itu mengatakan, warga bingung dengan pengelolaan kawasan wisata tersebut. Mereka lebih banyak mendengar desas-desus tentang pengelolaan TWA oleh PT Graha Rani Putra Persada (GRPP) yang tidak prosedural karena tanpa rekomendasi Gubernur Jawa Barat.

"Kalau benar itu yang terjadi, kami minta pemerintah bersikap tegas. Kami berharap segera ada kepastian pengelola," katanya. Kondisi di TWA Tangkubanparahu sejak Minggu hingga Senin pagi memanas dengan unjuk rasa puluhan orang yang tergabung dalam Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar) Tangkubanparahu. Mereka berasal dari Kabupaten Subang dan Bandung Barat.

Selain berorasi, mereka juga berusaha menduduki pintu tiket dan membiarkan pengunjung masuk dengan gratis ke Tangkubanparahu. Anggota Kompepar menuntut PT GRPP segera angkat kaki dari Tangkubanparahu.

Aksi itu dilakukan sebagai buntut dari pelarangan kegiatan seni budaya di TWA Tangkubanparahu pada Lebaran lalu. "Kami kecewa dan menilai itu sebagai penghinaan terhadap kebebasan seni budaya warga sekitar," ujar Taufik Wijaya, pemimpin kelompok seni Kompepar.

Namun, Direktur Utama PT GRPP Putra Kaban membantah pihaknya melarang penampilan seni budaya di Tangkubanparahu. Saat itu ia meminta agar kesenian tari sisingaan yang sedianya dimainkan di pelataran Kawah Ratu dipindahkan ke tempat lain. Alasannya, tempat itu sudah dipadati pengunjung yang mengisi libur Lebaran.

Dibubarkan

Sementara itu, pendudukan pintu tiket yang rencananya dilanjutkan pada Senin pagi dibubarkan oleh anggota Kepolisian Sektor Lembang. Kegiatan itu dinilai tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Ruslan, perwakilan PT GRPP, mengatakan, aksi itu tidak sampai mengganggu kegiatan wisata dan penarikan tiket.

"Karena terhalang oleh pengunjuk rasa, pengunjung langsung kami biarkan masuk sampai wilayah Terminal Jayagiri. Sesampai di sana, mereka baru kami pungut tiket sehingga tidak sampai digratiskan," ujarnya.

Hingga Senin sore, pemungutan tiket berjalan normal. Sejumlah polisi berpakaian preman dan dinas berjaga-jaga di sekitar pintu masuk TWA Tangkubanparahu. (REK)