Sudan Selatan Butuh Pasukan PBB

KHARTOUM, KOMPAS.com - Presiden Sudan Selatan Salva Kiir meminta kepada utusan-utusan Dewan Keamanan PBB mengerahkan pasukan perdamaian di sepanjang perbatasan utara-selatan negara itu menjelang referendum mengenai kemerdekaan wilayah selatan, kata para diplomat, Sabtu (9/10/2010).      Sudan dalam tiga bulan mendatang akan melakukan pemilihan politik yang peka tentang apakah akan melepaskan diri atau tetap bergabung dengan wilayah utara, seterunya  dalam perang saudara puluhan tahun  yang diakhiri dengan sebuah perjanjian perdamaian tahun 2005.      Berita-berita tentang permintaan dari Presiden Sudan Selatan Salva Kiir datang pada saat meningkatnya ketegangan di sepanjang perbatasan  yang rapuh itu. Para pemimpin baik wilayah utara maupun selatan saling menuduh pihak lainya memperkuat pasukannya di perbatasan itu.      Kemungkinan besar hal itu membuat para pemimpin utara marah yang ingin tetap negara terbesar Afrika itu bersatu dan menuduh pemerintah-pemerintah Barat secara diam-diam mendukung pemisahan diri wilayah selatan.      Penduduk dari wilayah selatan yang kaya minyak itu dijanjikan referendum sebagai puncak bagi Perjanjian Perdamaian Menyeluruh (CPA) yang mengakhiri perang saudara itu. "Salva Kiir meminta pasukan perdamaian PBB dikerahkan  di sepanjang perbatasan antara wilayah utara dan selatan," kata seorang diplomat, yang tidak bersedia namanya disebutkan kepada Reuters, dan menambahkan permintaan itu disampaikan dalam satu pertemuan di ibu kota wilayah selatan, Juba, Rabu.      Diplomat itu mengatakan permintaan itu akan dipertimbangkan tetapi utusan-utusan tersebut tidak membuat janji-janji kepada presiden wilayah selatan itu.      Seorang diplomat lainnya  yang ikut serta dalam delegasi Dewan Keamanan PBB yang mengunjungi Sudan mengkonfirmasika laporan itu tetapi mengatakan penggelaran pasukan tidak ditegaskan dalam CPA dan karena itu perlu beberapa " penyesuaian".      PBB memiliki 10.000 tentara perdamaian yang digelar di Sudan, tidak termasuk misi gabungan dengan Uni Afrika di Darfur, sebagian besar dari mereka di selatan dan tiga bekas daerah pertempuran  di sepanjang perbatasan itu.      PBB juga memiliki sejumlah pejabat yang ditempatkan di sepanjang perbatasan itu untuk memantau gencatan senjata utara-selatan yang disetujui tahun 2005, kata juru bicara PBB Ashraf Eissa.