Korea Bisa Perang atau Reunifikasi

Seoul, Senin  - Perubahan mendadak pucuk pimpinan Korea Utara dalam dua tahun mendatang bisa menyebabkan ketidakpastian yang bisa memicu perang. Hal itu juga bisa menjadi pemicu reunifikasi mendadak kedua Korea. Namun, semua itu sangat berbahaya bagi ekonomi Korea Selatan.

Demikian isi laporan lembaga pemeringkat kredit Standard & Poor’s (S&P) yang dipublikasikan di Seoul, Korsel, Senin (4/10). Menurut S&P, peringkat utang Korsel saat ini mencerminkan kondisi fiskal yang rentan terhadap dampak negatif jika Korsel harus menanggung biaya perang atau reunifikasi mendadak.

Menurut S&P yang asal AS tersebut, kondisi kepemimpinan di Korut kini diwarnai ketidakpastian yang signifikan. Pemimpin puncak negara itu, Kim Jong Il, dalam kondisi tak sehat dan belum ada penerus yang memiliki basis dukungan kuat seperti Jong Il.

”Perubahan mendadak kepemimpinan (Korut) dalam dua tahun mendatang akan memunculkan seorang pemimpin yang belum berpengalaman dengan basis dukungan yang tidak pasti. Ini semua bisa merusak stabilitas Korut,” demikian S&P.

S&P juga mengutip data Dewan Kepresidenan Korsel yang mengatakan, jika terjadi reunifikasi mendadak, Korsel harus menanggung biaya hingga 2,14 triliun dollar AS (Rp 19.082 triliun) pada 2040. Ini akan meningkatkan utang Korsel hingga 147 persen dari produk domestik bruto Korsel tahun itu.

China tak diam

Meski demikian, pengamat memperkirakan, China tak akan membiarkan dua risiko itu terjadi. Jika pecah perang, China akan menanggung arus pengungsi besar-besaran dari Korut. ”Kalau situasi di Korut menjadi kaos, Korea bersatu di bawah pimpinan Korsel, bisa dipastikan akan berpihak dengan AS. Itu akan membahayakan keamanan China,” tutur Profesor Cai Jian dari Institute of International Studies di Universitas Fudan, Shanghai.

Itu sebabnya, China berkepentingan mendukung proses suksesi kekuasaan yang mulus di Korut. Pekan lalu, Presiden China Hu Jintao langsung mengucapkan selamat atas pengangkatan putra ketiga Kim Jong Il, Kim Jong Un, ke berbagai posisi strategis di negara itu.

Di Korut, usaha untuk mempromosikan Jong Un demi mendapat basis dukungan yang kuat terus dilakukan. Menteri Pertahanan Korsel Kim Tae-young mengatakan, pengangkatan Jong Un sebagai putra mahkota akan dirayakan dalam parade militer besar-besaran untuk memperingati hari ulang tahun ke-65 Partai Para Pekerja Korea, 10 Oktober. (AFP/DHF)