AS Tertarik Atasi Sengketa Spratly

MANILA, KOMPAS.com - Amerika Serikat bersedia bantu membentuk "kode etik" yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri persengketaan wilayah antara negara anggota ASEAN dan China yang telah mengancam stabilitas kawasan, kata utusan khusus AS, Senin.

Duta Besar AS untuk Filipina, Harry Thomas, mengatakan Washington memiliki minat jelas untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih atas kepemilikan kepulauan Spratly di Laut China Selatan secara damai melalui dialog. "Kami tidak menginginkan konflik. Kami tidak ingin terjadi perang, dan kami tidak berpihak pada masalah ini," kata Thomas kepada wartawan.

Ia mengatakan 10 negara anggota ASEAN sebaiknya duduk bersama China dan menegosiasikan hukum kode etik guna memastikan jalur laut penting tetap terbebas dari banyak insiden yang dapat mengganggu perdagangan di luar perbatasan. "Saya pikir kita harus menunggu ASEAN dan China sampai ada kesepakatan untuk duduk bersama dan saat ASEAN mengembangkan tujuannya, dan bila mereka meminta bantuan kami dalam hal tertentu, kami akan senantiasa membantu," kata Thomas.

Ketika ditanya apa kode etik tersebut harus mengikat secara hukum, ia menjawab: "Tentu saja."

AS berpandangan bahwa dengan mengadopsi kode etik tersebut akan memastikan stabilitas kawasan, kebebasan pelayaran dan perdagangan internasional, katanya.

Tetapi Thomas dengan cepat menekankan bahwa Washington tidak ingin membuka konflik dengan China, negara dengan ekonomi dan militer besar yang semakin berpengaruh di kawasan. "Kami tidak ingin konflik dengan negara manapun. Kami berpikir seharusnya ada perdamaian. Kode etik ASEAN merupakan tujuan yang dapat dicapai bersama dengan China," katanya.

China, Juli lalu, menunjukkan kekuatan angkatan lautnya di Laut China Selatan setelah Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan kepada pemimpin kawasan bahwa penyelesaian persengketaan tersebut sangat penting untuk stabilitas kawasan. Kepulauan Spratly merupakan gugusan atol dan terumbu karang di Laut China Selatan yang dipercaya berdiri di atas simpanan mineral berjumlah besar, termasuk gas alam dan minyak.

Gugusan tersebut diklaim secara keseluruhan atau sebagian oleh anggota ASEAN, yaitu Filipina, Brunei, Malaysia dan Vietnam, juga oleh China dan saingannya, Taiwan.