Alasan Ekonomi Tak Bisa Ganti Kedaulatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto memberikan komentar terkait sikap Pemerintah Indonesia dalam masalah perbatasan dengan Malaysia. Menurutnya, sama sekali tidak pantas apabila pemerintah membandingkan alasan ekonomi nasional dengan kedaulatan RI.

"Kejadian kemarin seyogianya kalau bicara kedaulatan atau kehormatan bangsa, maka tidak layak kalau dipertimbangkan untung dan ruginya karena kedaulatan itu kita pertahankan perlu pengorbanan," ujarnya, Jumat (3/9/2010) di Sekretariat Hanura, Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Hanura, lanjutnya, sangat menyesalkan pidato Presiden yang cenderung hanya memikirkan kepentingan ekonomi nasional. Wiranto pun memberikan contoh pengorbanan bangsa ini mendapatkan kedaulatan.

"Di Bandung saat pertahankan kemerdekaan Indonesia, para pendahulu membakar aset yang kita miliki, kalau untung rugi maka kita rugi. Tapi ini masalah kedaulatan, kita tidak rela gedung itu dikuasai musuh seenaknya," ujarnya.

Ia juga mencontohkan bentuk perjuangan rakyat Surabaya yang bermodalkan bambu runcing melawan tentara Jepang yang memiliki senjata modern, tetapi nyatanya Indonesia masih bisa melawan.

"Itulah harga dari sebuah kehormatan, saya tidak mengajari atau tidak menyalahkan. Seyogianya membicarakan kedaulatan, jangan hitung dengan untung rugi ekonomi nasional," ucap Wiranto.

Adapun pernyataan sikap Partai Hanura ini merupakan respons dari pidato Presiden SBY yang dilakukan pada Selasa (1/9/2010). Dalam pidatonya, Presiden menyatakan, permasalahan dengan Malaysia sebaiknya diselesaikan secara diplomatik karena menimbang aspek ekonomi yang terdapat di dalamnya.

Aspek ekonomi yang dimaksud Presiden SBY yakni nilai investasi Malaysia di Indonesia yang mencapai 1,25 miliar dollar AS, nilai perdagangan Indonesia dan Malaysia yang mencapai 11,4 miliar dollar AS, serta banyaknya jumlah TKI yang bekerja di Malaysia.