Aung San Suu Kyi Ikut Memboikot Pemilu

YANGON, KOMPAS.com — Myanmar mempercepat persiapan pemilihan umum pertama dalam 20 tahun terakhir dengan menetapkan sejumlah calon untuk memperebutkan kursi parlemen nasional dan daerah, demikian dilaporkan media negara pada Kamis (12/8/2010).

Para pemimpin militer masih belum mengumumkan tanggal pelaksanaan pemilu tahun ini, yang oleh banyak negara Barat dikhawatirkan sikap itu hanya kepura-puraan agar Junta bisa mempertahankan kekuasaan yang sudah berlangsung selama 50 tahun.

Di bawah konstitusi 2008, seperempat dari jumlah kursi di parlemen dikhususkan untuk militer.

Pemimpin pro-demokrasi yang ditahan, Aung San Suu Kyi—yang telah menghabiskan 20 tahun terakhir di penjara atau dalam tahanan rumah—dilarang ikut ambil bagian karena sedang menjalani tahanan.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memilih memboikot pemilu tersebut karena peraturan yang diberlakukan junta secara efektif berusaha menggagalkan keikutsertaan Suu Kyi dan beberapa anggota lainnya.

"NLD berencana untuk menggugat pemerintah pada bulan ini karena masalah pemilu tersebut," kata juru bicara NLD, Nyan Win Kyi, setelah pertemuan dengan Suu Kyi di rumahnya, di pinggir danau.

"Aturan hukumnya sangat lemah. Tidak ada sistem yang dapat berhasil tanpa aturan hukum yang jelas," katanya, mengutip Suu Kyi.

Suu Kyi juga mengatakan, belum ada data pemilihan yang diumumkan. "Bisa diasumsikan bahwa situasinya tidak normal," tambah Nyan Win.

NLD menang telak pada 1990, tetapi junta tidak mengizinkan mereka untuk membentuk pemerintahan. Perpecahan sempat terjadi dalam partai oposisi tersebut, antara yang ingin ikut serta dan yang memboikot termasuk Suu Kyi, yang memilih memboikot.

Satu partai pro-demokrasi yang turut serta dalam pemilihan mengatakan pada Selasa, mereka mengeluh kepada pihak penyelenggara akan intimidasi yang diterima anggotanya oleh aparat keamanan.

Ketua Partai Demokratik Thu Wai mengatakan, polisi mendatangi rumah para anggota dan menanyakan mereka informasi pribadi dan meminta masing-masing dua pasfoto.

Seorang mantan tawanan politik, Phyo Min Thein, mengundurkan diri sebagai Kepala Partai Uni Demokratik pada pekan lalu dan mengatakan, ia tidak akan berpartisipasi dalam pemilu karena tidak akan bebas dan adil.

Hingga saat ini, 40 partai telah diperbolehkan untuk turut serta mendaftar dalam pemilu.