Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI-Australia Bertukar Informasi dan Data

Kompas.com - 29/07/2010, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT TEP Australia dinilai harus bertanggung jawab akibat pencemaran di zona ekonomi eksklusif perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur.  Tim Perunding Pemerintah Indonesia dan operator sumur Montara saling bertukar data sebelum menentukan jumlah kerugian yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada pemerintah Indonesia.

"Pada prinsipnya, mereka setuju memberikan ganti rugi. Namun, mereka meminta waktu sebulan untuk mempelajari data-data yang akan kita kirim terkait kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran laut Timor," tandas Menteri Perhubungan Freddy Numberi, saat ditanya pers, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (29/7).

Menurut Freddy, setelah pihak Indonesia mengirim data-data tersebut, TEP Australia juga akan membalas mengirim data-data yang mereka miliki untuk sama-sama dipelajari.

"Setelah itu, baru kita bicara dan mengajukan klaim atas nilai kerugian akibat tumpahan minyak Montara tersebut," tambah Freddy.

Dikatakan Freddy, hingga saat ini, belum ada pembicaraan mengenai nilai kerugian yang akan dibayarkan mereka, termasuk pembayaran uang muka senilai 5 juta dollar Amerika Serikat. "Kita masih dalam proses. Tunggu satu bulan lagi. Jika kita sudah bertukar data dan saling bicara, total nilai kerugian dan uang muka tahap awal baru akan dibicarakan," lanjutnya.

Menurut Freddy, sebaiknya soal angka kerugian jangan disampaikan dulu ke TEP Montara. Sebab, total nilai kerugian akibat pencemaran tersebut sangat besar sekali. "Jadi, jangan dulu kita bicarakan. Karena angkanya pasti sangat besar. Kerusakannya sangat besar dan kita sudah tahu. Namun, jangka panjang, nilai kerugiannya masih dihitung, terutama tahap pemulihan lingkungan laut dan pesisir serta biota lautnya," katanya.

Freddy menegaskan, Tim Hukum akan dibentuk untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur hukum. "Kita sudah rapat dengan pelaksana Duta Besar Australia hari ini (Kamis). Namun, baru sebatas membicarakan pertukaran data-data. Jadi, proses negosiasi masih berlangsung," demikian Freddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com