Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI-Australia Bertukar Informasi dan Data

Kompas.com - 29/07/2010, 21:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT TEP Australia dinilai harus bertanggung jawab akibat pencemaran di zona ekonomi eksklusif perairan Laut Timor, Nusa Tenggara Timur.  Tim Perunding Pemerintah Indonesia dan operator sumur Montara saling bertukar data sebelum menentukan jumlah kerugian yang harus ditanggung dan dibayarkan kepada pemerintah Indonesia.

"Pada prinsipnya, mereka setuju memberikan ganti rugi. Namun, mereka meminta waktu sebulan untuk mempelajari data-data yang akan kita kirim terkait kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pencemaran laut Timor," tandas Menteri Perhubungan Freddy Numberi, saat ditanya pers, seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (29/7).

Menurut Freddy, setelah pihak Indonesia mengirim data-data tersebut, TEP Australia juga akan membalas mengirim data-data yang mereka miliki untuk sama-sama dipelajari.

"Setelah itu, baru kita bicara dan mengajukan klaim atas nilai kerugian akibat tumpahan minyak Montara tersebut," tambah Freddy.

Dikatakan Freddy, hingga saat ini, belum ada pembicaraan mengenai nilai kerugian yang akan dibayarkan mereka, termasuk pembayaran uang muka senilai 5 juta dollar Amerika Serikat. "Kita masih dalam proses. Tunggu satu bulan lagi. Jika kita sudah bertukar data dan saling bicara, total nilai kerugian dan uang muka tahap awal baru akan dibicarakan," lanjutnya.

Menurut Freddy, sebaiknya soal angka kerugian jangan disampaikan dulu ke TEP Montara. Sebab, total nilai kerugian akibat pencemaran tersebut sangat besar sekali. "Jadi, jangan dulu kita bicarakan. Karena angkanya pasti sangat besar. Kerusakannya sangat besar dan kita sudah tahu. Namun, jangka panjang, nilai kerugiannya masih dihitung, terutama tahap pemulihan lingkungan laut dan pesisir serta biota lautnya," katanya.

Freddy menegaskan, Tim Hukum akan dibentuk untuk mengajukan tuntutan ganti rugi melalui jalur hukum. "Kita sudah rapat dengan pelaksana Duta Besar Australia hari ini (Kamis). Namun, baru sebatas membicarakan pertukaran data-data. Jadi, proses negosiasi masih berlangsung," demikian Freddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com