ASEAN Beri Myanmar Masukan soal Pemilu

HANOI, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Myanmar Nyan Win menerima banyak pendapat dari koleganya di anggota ASEAN mengenai pemilihan umum yang adil dan kredibel, kata Sekretaris Jenderal ASEAN Surin Pitsuwan, Selasa (20/7/2010).

"Menurut saya, Myanmar telah mendapat banyak pendapat tadi malam (Senin)," kata Surin kepada wartawan saat jamuan makan malam, Senin, bersama sejumlah Menlu ASEAN. "ASEAN sangat khawatir dan ASEAN sangat memerhatikan rekonsiliasi nasional damai di Myanmar," tambahnya.

Surin menyatakan, Menlu Nyan Win telah diberitahu bahwa pemilu bisa memiliki implikasi positif dan negatif untuk ASEAN, kelompok regional beranggota 10 negara berpenduduk sekitar 600 juta jiwa, yang sedang berusaha untuk memproyeksikan diri sebagai mitra perdagangan dan investasi.

Amerika Serikat mengatakan, mereka memperkirakan pemilihan tersebut, yang untuk pertama kalinya di Myanmar dalam 20 tahun terakhir, tidak akan bebas dan adil.

Namun, Menlu Indonesia Marty Natalegawa mengatakan, ASEAN tidak memiliki prasangka akan jalannya pemilu, kecuali untuk mengacu pada komitmen Myanmar sebelumnya. "Kami harus memiliki harapan yang logis," kata Natalegawa.

Surin mengatakan, Menlu Myanmar "betul-betul" menyimak saat berdiskusi pada malam itu. Nyan Win menyatakan kepada para Menlu ASEAN mengenai perkembangan terkini rencana pemilihan umum tahun ini, tetapi tidak memberitahu mengenai tanggal pasti pelaksanaan pemilu tersebut.

ASEAN tidak terlalu khawatir akan tanggal dan telah dikatakan akan diumumkan penyelesaian dari proses registrasi partai, kata Natalegawa.

Ia mengatakan, Indonesia telah menaikkan kemungkinan negara anggota ASEAN untuk mengirim saksi dalam pemilu tersebut. "Saya menggunakan istilah ’tamu’. Saya sengaja menghindari penggunaan istilah ’pengamat’ atau ’pengawas’," katanya.

ASEAN memiliki prinsip tidak campur tangan dalam masalah dalam negeri negara anggota.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh pemenang Nobel perdamaian yang menjadi tahanan rumah, Aung San Suu Kyi, memboikot pemilihan tersebut. Junta militer memberi izin kepada beberapa anggota NLD mengikuti pemilu dengan nama partai baru.

Myanmar juga meyakinkan ASEAN bahwa mereka tidak mencari cara untuk membuat senjata nuklir, sebagaimana dilaporkan oleh media, kata Surin.