Membongkar Bungker Koruptor

Oleh: Marzuki Alie *

KOMPAS.com - Tulisan berjudul ”Parpol (Bukan) Bungker Koruptor” yang ditulis Saldi Isra (Kompas, 5/7/2010) mengagumkan kalau dilihat sebagai bentuk kritik positif terhadap kinerja partai politik di Tanah Air.

Publik, termasuk seluruh politikus yang mempunyai hati di negeri ini, tentu tidak menghendaki para koruptor menyelamatkan diri dengan menjabat sebagai pengurus strategis di tubuh partai politik.

Akan tetapi, saya agak menyayangkan tulisan Isra di alinea ke-6 yang penggalannya demikian: ”Marzuki Alie adalah seorang aktivis PD yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi. Merujuk catatan ICW (2010), terhitung sejak 31 Maret 2004 Marzuki Alie ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Proyek OPT II PT Semen Baturaja dengan nilai proyek Rp 600 miliar. Perjalanannya selanjutnya, kejaksaan menerbitkan SP3 bagi mantan direktur komersial Semen Baturaja ini. Hanya dalam hitungan tahun setelah melompat ke PD, Marzuki Alie Berjaya meraih posisi tertinggi di DPR.”

Data Isra tidak akurat. Padahal, intelektualitas selalu identik dengan akurasi dalam berhipotesis. Sebagai intelektual, Isra mesti menggunakan referensi silang untuk memastikan validitas data. Hal itu tak hanya berkaitan dengan nama baik saya selaku ketua parlemen, atau sebagai politikus dari partai penguasa, tetapi terutama juga menyangkut kejujuran intelektual dan pendidikan politik untuk masyarakat.

Untuk diketahui, PT Semen Baturaja sudah dinyatakan bangkrut sejak tahun 1998. Nilainya sudah negatif menurut konsultan Meneg BUMN, yaitu Boston Consulting Group, karena sudah termasuk pesakitan BPPN. Lantas, disarankan ketika itu agar PT Semen Baturaja ditutup dan pengantongan di Palembang dan Panjang dijual.

Pengandaian paling ideal pada waktu itu, pemerintah akan mendapat untung jika ada pihak yang mau membeli perusahaan ini dengan nol rupiah, tetapi bersedia menanggung beban utang ke BPPN. Direksi PT Semen Baturaja dan Marzuki Alie selaku Kepala Departemen Keuangan menolak kajian tersebut sehingga pemerintah tak jadi menjualnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Marzuki Alie diangkat menjadi direktur bersama direksi lainnya. Jajaran direksi baru inilah yang kemudian berhasil menyelamatkan PT Semen Baturaja dengan total aset hasil penilaian appraisal independen Rp 1,2 triliun. Alhasil, perusahaan bangkrut ini hidup kembali.

Karena keberhasilan ini, Marzuki Alie diangkat menjadi direktur utama, tetapi jabatan ini tak pernah dieksekusi Marzuki Alie. Marzuki tetap menjabat sebagai direktur.

Kesalahan manajemen kembali terjadi sehingga perusahaan makin rusak. Pada situasi macam inilah muncul dugaan korupsi yang melibatkan nama Marzuki Alie. Lalu, dikaitkan lagi dengan bergabungnya saya ke Partai Demokrat pada tahun 2003.

Kejati sendiri mengeluarkan SP3 karena memang tidak ada bukti material yang kuat yang membuat Marzuki Alie dijadikan tersangka.

Mendukung gagasan

Kalau Saldi Isra dalam tulisannya menyebut saya sebagai koruptor, itu adalah pencemaran nama baik yang menyalahi prinsip dan etika kecendekiawanan. Akan tetapi, terlepas dari masalah pribadi ini, saya mendukung spirit gagasan Isra bahwa partai politik tidak boleh menjadi bungker bagi para koruptor.

Mereka yang namanya masuk dalam daftar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kasusnya masih aktif sudah seharusnya tidak ditempatkan dalam posisi penting di tubuh partai politik. Pernyataan ini tak ditujukan pada salah satu, tetapi pada semua partai politik karena hal ini berkaitan dengan masa depan demokratisasi di Indonesia.

DPR sebagai lembaga tinggi negara yang mencerminkan suara rakyat Indonesia juga berkomitmen serius mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sudah menjadi brand pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tidak menghendaki DPR menjadi bungker bagi koruptor seperti disimpulkan Saudara Saldi Isra.

Kita perlu membangun DPR yang bersih dan berkomitmen pada kepentingan bangsa dan negara. Tidak ada tempat bagi koruptor di DPR dan sama sekali tidak ada skenario yang sistematis untuk melindungi politisi wakil rakyat yang terlibat korupsi.

Saat ini, DPR berupaya keras mengubah citra lama yang dilekatkan pada etos kerja yang buruk, korupsi yang meluas, dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Kita berjuang membangun DPR yang pro-rakyat, yang bersih, dan sesuai dengan amanah yang diterima dari konstitusi.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita baik ini, tentu DPR tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan dari elemen bangsa yang lainnya. Untuk itu, kita selalu membuka diri terhadap segala bentuk kritik seperti yang dilontarkan intelektual Saldi Isra.

Akan tetapi, kita pun berharap, kaum akademisi tak usah ragu untuk membangun dialog dengan para wakil rakyat di DPR supaya bersama-sama kita merumuskan jalan keluar bagi masalah bangsa yang rumit dan tak kunjung terselesaikan.

*Marzuki Alie Ketua DPR (2009-2014)