Myanmar Punya Program Nuklir?

BANGKOK, KOMPAS.com — Negara junta militer Myanmar telah memulai program senjata nuklir dengan bantuan Korea Utara. Kesaksian pembelot militer berpangkat mayor dan laporan sangat rahasia bertahun-tahun menguatkan hal itu.

Sebuah film dokumenter menunjukkan ribuan foto dan kesaksian pembelot yang menunjukkan ambisi nuklir dan jaringan terowongan bawah tanah rahasia. Film itu diduga dibuat dengan bantuan ahli Korea Utara. Demikian disampaikan jaringan televisi Al Jazeera, Jumat (4/6/2010).

Pemberitaan itu dibuat oleh kelompok berita Suara Demokrasi Burma (DVB) asal Norwegia dan disiarkan oleh Al Jazeera, Jumat. Kabar itu telah membuat seorang senator Amerika Serikat membatalkan kunjungannya ke Myanmar, yang sebelumnya dikenal dengan nama Burma. Sebelumnya, Jim Webb dijadwalkan bertolak ke Myanmar, Kamis.

Namun, ia mengatakan lawatan itu sebagai tindakan yang tidak bijaksana dan malah tidak produktif sampai ada klarifikasi lebih lanjut terhadap tuduhan kerja sama dengan negara bersenjata nuklir Korea Utara. Webb mengatakan, hasil temuan ini berisi dugaan baru yang merujuk pada kemungkinan Pemerintah Myanmar telah bekerja sama dengan Pyongyang dalam usaha mengembangkan program nuklir.

Laporan Al Jazeera dalam jejaringnya, DVB, layanan berita yang dioperasikan oleh ekspatriat asal Myanmar, menunjukkan bahwa bukti program nuklir Myanmar datang dari bahan sangat rahasia yang diselundupkan ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Penyelidikan bertahun-tahun ini termasuk dari ratusan dokumen dan bukti lain dari pembelot Myanmar, Mayor Sai Thein Win, yang mengatakan bahwa ia adalah wakil komandan pabrik militer untuk membangun batalyon nuklir Myanmar. "Mereka sangat ingin membangun sebuah bom. Itu adalah tujuan utama," katanya dikutip dari film tersebut.

Dalam film tersebut, dokumen yang melaporkan penyelundupan keluar Myanmar oleh Sai Thein Win telah dibaca oleh ahli, termasuk Robert Kelley, mantan Direktur International Atomic Energy Agency. "Kelihatannya seperti program senjata nuklir karena penggunaan untuk tenaga nuklir atau hal seperti itu tidak bisa dibayangkan," katanya, menurut Al Jazeera.

Myanmar yang menjadi junta militer sejak 1962 sebelumnya dituduh melanggar larangan Dewan Keamanan PBB terkait ekspor persenjataan Korea Utara. Tuduhan ini telah dijatuhkan pada Juni tahun lalu.