Uni Eropa Serukan Thailand Hormati HAM

BRUSSELS, KOMPAS.com - Kepala urusan luar negeri Uni Eropa, Jumat (21/5/2010) menyeru pemerintah Thailand menghormati hak asasi manusia setelah penumpasan maut atas penentang pemerintah, dengan menyatakan kekerasan itu menyakiti Thailand.

"Saya secara mendalam sedih oleh kehilangan nyawa di Bangkok dan tempat lain di Thailand," kata pernyataan Wakil pejabat Tinggi Uni Eropa, Catherine Ashton.

"Kekerasan itu tidak memecahkan masalah apa pun, selain hanya menyakiti Thailand dan rakyatnya, dengan memperdalam perpecahan daripada menyembuhkannya," tambahnya.

Di Bangkok, PM Thailand Abhisit Vejjajive menyatakan ketertiban sudah pulih dan membela penumpasan atas pengunjukrasa Kaos Merah pada Rabu, yang menewaskan 15 orang, termasuk wartawan foto Italia.

Wakil pejabat tinggi Uni Eropa, Ashton mengirim belasungkawanya kepada keluarga korban dan menekankan, rujuk bangsa sekarang merupakan kebutuhan mutlak.

Ia menyeru yang berwenang Thailand memulihkan ketertiban umum dengan penuh hormat pada hak asasi manusia dan kebebasan asasi dan penentang terlibat dengan pemerintah tanpa menggunakan kekerasan, bekerja bersama bagi kebaikan negara itu.

"Sebagai teman Thailand, Uni Eropa tidak bisa tidak peduli," tambah warga Inggris itu, dengan menawarkan diri menolong membangun mufakat menuju rujuk bangsa.

Badan terkemuka hak asasi manusia pada Jumat mengungkapkan bahaya bahwa pemerintah Thailand menggunakan aturan keras darurat dalam kekerasan politik untuk menahan penentang di tahanan rahasia.

Human Rights Watch, yang berpusat di New York, menyatakan prihatin, pengunjukrasa Kaos Merah rentan terhadap perlakuan buruk setelah ditangkap petugas keamanan Thailand dan dibawa ke tempat rahasia tanpa dakwaan.

"Tempat penahanan rahasia dan pejabat tidak diketahui adalah resep untuk pelanggaran hak asasi manusia," kata pernyataan Elaine Pearson, pelaksana direktur Asia Human Rights Watch.