Sudan, 43 Tahun di Bawah Diktator

KOMPAS.com - Akhirnya Sudan menyelenggarakan pemilu multipartai pertama kali sejak tahun 1986 atau 24 tahun terakhir ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, terlaksananya pemilu kali ini merupakan prestasi bagi Sudan.

Sudan meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1956. Selama 54 tahun kemerdekaan, negara ini hanya mengenyam era demokrasi 11 tahun. Selebihnya, 43 tahun, Sudan ada di bawah kekuasaan diktator militer.

Pemilu parlemen demokratis pertama digelar tahun 1953 yang mengantarkan Sudan meraih kemerdekaan pada tahun 1956. Pemilu parlemen demokratis kedua digelar tahun 1958, pemilu ketiga tahun 1965, dan pemilu keempat tahun 1986.

Namun, semua pemerintahan dari hasil pemilu demokratis itu hanya seumur jagung. Pemerintahan hasil pemilu selalu dikudeta oleh elite militer. Pemilu parlemen demokratis terakhir digelar tahun 1986 dimenangi Partai Ummah di bawah pimpinan Sadeq Al Mahdi.

Pemerintahan di bawah PM Sadeq Al Mahdi itu dikudeta oleh Jenderal Omar Hassan Bashir pada Juni 1989. Hassan Bashir terus berkuasa hingga saat ini dan menjadi penguasa terlama sejak kemerdekaan Sudan.

Mengapa pemilu multipartai kembali digelar di Sudan? Kekuatan politik utama di tingkat nasional, regional, dan bahkan internasional mendorong pemilu multipartai itu.

Presiden Omar Hassan Bashir dan Partai Kongres Rakyat yang berkuasa melalui pemilu multipartai yang demokratis ingin memperkuat legitimasinya dalam menghadapi Mahkamah Kriminal Internasional yang menuduhnya terlibat kejahatan perang di Darfur, Sudan selatan, yang berlangsung sejak 2003.

Bashir, bila terpilih lagi pada pemilu ini, ingin menyampaikan kepada masyarakat internasional bahwa kemenangannya menunjukkan, rakyat Sudan mendukung semua kebijakannya selama ini, khususnya soal isu Darfur yang kontroversial itu.

Isu Darfur mencuat karena mengandung perebutan kekayaan alam. Hal ini menjadi rebutan Afrika Arab dan Afrika hitam.

Bashir, jika terpilih kembali, juga bisa memiliki kesempatan memperkuat basis politik agar dapat terpilih lagi pada pemilu mendatang. Hal itu akan membuat lawan-lawan politiknya dan Mahkamah Kriminal Internasional sulit menangkapnya.

Perkuat legitimasi
Bashir juga ingin memperkuat legitimasi menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu terpisahnya wilayah Sudan selatan melalui referendum Januari 2011 sesuai kesepakatan damai Naivasha tahun 2005 antara Pemerintah Sudan dan SPLM (Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Sudan), partai penguasa di Sudan Selatan.

Jika kemungkinan buruk itu terjadi, Bashir punya dalih bahwa pemilu multipartai dan referendum 2011 adalah satu paket. Jika dia terpilih lagi, berarti rakyat mendukung keputusannya soal kesepakatan damai Naivasha tahun 2005 yang akan menuntut penyelenggaraan referendum tahun 2011. Apa pun hasilnya nanti, Bashir sudah bebas dari tuduhan macam-macam.

Adapun SPLM— merupakan mitra Bashir dalam pemerintahan saat ini—melihat pemilu multipartai sebagai pintu menuju referendum 2011 yang bisa mengantarkan Sudan Selatan terpisah atau merdeka dari Sudan Utara, yang didominasi Afrika Arab.

Dalam konteks regional, sembilan negara tetangga Sudan (Mesir, Libya, Chad, Republik Afrika Tengah, Kongo, Eritrea, Etiopia, Uganda, dan Kenya) juga melihat pemilu multipartai sebagai pintu menuju referendum tahun 2011 tentang nasib wilayah Sudan Selatan.

Bagi Mesir, Libya dan Chad khususnya, pemilu multipartai yang sukses diharapkan bisa mengakhiri isu Darfur yang sangat rumit.

Dalam ranah internasional, AS dan Uni Eropa melihat pula pemilu multipartai di Sudan sebagai pintu menuju referendum tahun 2011 yang membuka peluang bagi wilayah Sudan selatan memisahkan diri dari wilayah Sudan utara.

Negara-negara di kawasan maupun internasional tersebut memandang referendum tahun 2011, apa pun hasilnya, merupakan solusi untuk mengakhiri perang saudara antara Sudan Utara (Muslim) dan Sudan Selatan (Kristen) yang membelenggu negeri itu sejak merdeka tahun 1956.

Karena itu, meskipun pemilu multipartai kali ini diboikot banyak partai, kepentingan strategis sudah tercapai, yakni terselenggaranya pemilu multipartai.

Mantan Presiden AS Jimmy Carter ikut memantau jalannya pemilu multipartai di Sudan. Dia menegaskan, jika penyelenggaraan pemilu gagal, demikian pula kesepakatan damai terkait (kesepakatan damai Naivasha tahun 2005). Hal ini bisa memicu perang agama di tingkat nasional maupun regional. (MTH)