Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudan, 43 Tahun di Bawah Diktator

Kompas.com - 14/04/2010, 10:29 WIB

Perkuat legitimasi
Bashir juga ingin memperkuat legitimasi menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu terpisahnya wilayah Sudan selatan melalui referendum Januari 2011 sesuai kesepakatan damai Naivasha tahun 2005 antara Pemerintah Sudan dan SPLM (Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Sudan), partai penguasa di Sudan Selatan.

Jika kemungkinan buruk itu terjadi, Bashir punya dalih bahwa pemilu multipartai dan referendum 2011 adalah satu paket. Jika dia terpilih lagi, berarti rakyat mendukung keputusannya soal kesepakatan damai Naivasha tahun 2005 yang akan menuntut penyelenggaraan referendum tahun 2011. Apa pun hasilnya nanti, Bashir sudah bebas dari tuduhan macam-macam.

Adapun SPLM— merupakan mitra Bashir dalam pemerintahan saat ini—melihat pemilu multipartai sebagai pintu menuju referendum 2011 yang bisa mengantarkan Sudan Selatan terpisah atau merdeka dari Sudan Utara, yang didominasi Afrika Arab.

Dalam konteks regional, sembilan negara tetangga Sudan (Mesir, Libya, Chad, Republik Afrika Tengah, Kongo, Eritrea, Etiopia, Uganda, dan Kenya) juga melihat pemilu multipartai sebagai pintu menuju referendum tahun 2011 tentang nasib wilayah Sudan Selatan.

Bagi Mesir, Libya dan Chad khususnya, pemilu multipartai yang sukses diharapkan bisa mengakhiri isu Darfur yang sangat rumit.

Dalam ranah internasional, AS dan Uni Eropa melihat pula pemilu multipartai di Sudan sebagai pintu menuju referendum tahun 2011 yang membuka peluang bagi wilayah Sudan selatan memisahkan diri dari wilayah Sudan utara.

Negara-negara di kawasan maupun internasional tersebut memandang referendum tahun 2011, apa pun hasilnya, merupakan solusi untuk mengakhiri perang saudara antara Sudan Utara (Muslim) dan Sudan Selatan (Kristen) yang membelenggu negeri itu sejak merdeka tahun 1956.

Karena itu, meskipun pemilu multipartai kali ini diboikot banyak partai, kepentingan strategis sudah tercapai, yakni terselenggaranya pemilu multipartai.

Mantan Presiden AS Jimmy Carter ikut memantau jalannya pemilu multipartai di Sudan. Dia menegaskan, jika penyelenggaraan pemilu gagal, demikian pula kesepakatan damai terkait (kesepakatan damai Naivasha tahun 2005). Hal ini bisa memicu perang agama di tingkat nasional maupun regional. (MTH)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com