Sudan, 43 Tahun di Bawah Diktator

Kompas.com - 14/04/2010, 10:29 WIB
Editoraegi

Perkuat legitimasi
Bashir juga ingin memperkuat legitimasi menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu terpisahnya wilayah Sudan selatan melalui referendum Januari 2011 sesuai kesepakatan damai Naivasha tahun 2005 antara Pemerintah Sudan dan SPLM (Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Sudan), partai penguasa di Sudan Selatan.

Jika kemungkinan buruk itu terjadi, Bashir punya dalih bahwa pemilu multipartai dan referendum 2011 adalah satu paket. Jika dia terpilih lagi, berarti rakyat mendukung keputusannya soal kesepakatan damai Naivasha tahun 2005 yang akan menuntut penyelenggaraan referendum tahun 2011. Apa pun hasilnya nanti, Bashir sudah bebas dari tuduhan macam-macam.

Adapun SPLM— merupakan mitra Bashir dalam pemerintahan saat ini—melihat pemilu multipartai sebagai pintu menuju referendum 2011 yang bisa mengantarkan Sudan Selatan terpisah atau merdeka dari Sudan Utara, yang didominasi Afrika Arab.

Dalam konteks regional, sembilan negara tetangga Sudan (Mesir, Libya, Chad, Republik Afrika Tengah, Kongo, Eritrea, Etiopia, Uganda, dan Kenya) juga melihat pemilu multipartai sebagai pintu menuju referendum tahun 2011 tentang nasib wilayah Sudan Selatan.

Bagi Mesir, Libya dan Chad khususnya, pemilu multipartai yang sukses diharapkan bisa mengakhiri isu Darfur yang sangat rumit.

Dalam ranah internasional, AS dan Uni Eropa melihat pula pemilu multipartai di Sudan sebagai pintu menuju referendum tahun 2011 yang membuka peluang bagi wilayah Sudan selatan memisahkan diri dari wilayah Sudan utara.

Negara-negara di kawasan maupun internasional tersebut memandang referendum tahun 2011, apa pun hasilnya, merupakan solusi untuk mengakhiri perang saudara antara Sudan Utara (Muslim) dan Sudan Selatan (Kristen) yang membelenggu negeri itu sejak merdeka tahun 1956.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena itu, meskipun pemilu multipartai kali ini diboikot banyak partai, kepentingan strategis sudah tercapai, yakni terselenggaranya pemilu multipartai.

Mantan Presiden AS Jimmy Carter ikut memantau jalannya pemilu multipartai di Sudan. Dia menegaskan, jika penyelenggaraan pemilu gagal, demikian pula kesepakatan damai terkait (kesepakatan damai Naivasha tahun 2005). Hal ini bisa memicu perang agama di tingkat nasional maupun regional. (MTH)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.