Sudan, 43 Tahun di Bawah Diktator

KOMPAS.com - Akhirnya Sudan menyelenggarakan pemilu multipartai pertama kali sejak tahun 1986 atau 24 tahun terakhir ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, terlaksananya pemilu kali ini merupakan prestasi bagi Sudan.

Sudan meraih kemerdekaan dari Inggris tahun 1956. Selama 54 tahun kemerdekaan, negara ini hanya mengenyam era demokrasi 11 tahun. Selebihnya, 43 tahun, Sudan ada di bawah kekuasaan diktator militer.

Pemilu parlemen demokratis pertama digelar tahun 1953 yang mengantarkan Sudan meraih kemerdekaan pada tahun 1956. Pemilu parlemen demokratis kedua digelar tahun 1958, pemilu ketiga tahun 1965, dan pemilu keempat tahun 1986.

Namun, semua pemerintahan dari hasil pemilu demokratis itu hanya seumur jagung. Pemerintahan hasil pemilu selalu dikudeta oleh elite militer. Pemilu parlemen demokratis terakhir digelar tahun 1986 dimenangi Partai Ummah di bawah pimpinan Sadeq Al Mahdi.

Pemerintahan di bawah PM Sadeq Al Mahdi itu dikudeta oleh Jenderal Omar Hassan Bashir pada Juni 1989. Hassan Bashir terus berkuasa hingga saat ini dan menjadi penguasa terlama sejak kemerdekaan Sudan.

Mengapa pemilu multipartai kembali digelar di Sudan? Kekuatan politik utama di tingkat nasional, regional, dan bahkan internasional mendorong pemilu multipartai itu.

Presiden Omar Hassan Bashir dan Partai Kongres Rakyat yang berkuasa melalui pemilu multipartai yang demokratis ingin memperkuat legitimasinya dalam menghadapi Mahkamah Kriminal Internasional yang menuduhnya terlibat kejahatan perang di Darfur, Sudan selatan, yang berlangsung sejak 2003.

Bashir, bila terpilih lagi pada pemilu ini, ingin menyampaikan kepada masyarakat internasional bahwa kemenangannya menunjukkan, rakyat Sudan mendukung semua kebijakannya selama ini, khususnya soal isu Darfur yang kontroversial itu.

Isu Darfur mencuat karena mengandung perebutan kekayaan alam. Hal ini menjadi rebutan Afrika Arab dan Afrika hitam.

Bashir, jika terpilih kembali, juga bisa memiliki kesempatan memperkuat basis politik agar dapat terpilih lagi pada pemilu mendatang. Hal itu akan membuat lawan-lawan politiknya dan Mahkamah Kriminal Internasional sulit menangkapnya.