Polandia dan Rusia Kenang Tragedi Katyn

Warsawa, Senin - Pemimpin Rusia dan Polandia, Rabu (7/4), akan bersama-sama menghormati 22.000 warga Polandia yang dibunuh warga Uni Soviet pada Perang Dunia II. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Pembantaian Katyn.

Penghormatan bersama itu merupakan yang pertama diadakan dua negara, yang hubungannya sering tegang karena kasus Katyin. ”Ini merupakan yang pertama Moskwa mengundang PM Polandia untuk memperingati Katyn,” ujar Andrzej Przewoznik, sejarawan terkenal Polandia dan ketua dewan negara peringatan tersebut.

Hingga kini, kunjungan pemimpin Polandia ke acara peringatan Katyn tergolong semiprivat, bukan kenegaraan.

Rabu mendatang, PM Rusia Vladimir Putin bersama rekannya, PM Polandia Donald Tusk, juga akan memberi penghormatan bagi warga Uni Soviet di era Joseph Stalin dalam rangka kampanye teror.

Jenazah para korban Stalin itu juga dikuburkan di hutan Katyn, dekat Smolensk, Rusia Barat.

”Para eksekutor dari NKVD (pasukan Rusia) pada April 1940 membunuh warga Polandia dengan peluru di leher. NKVD sangat terlatih dan telah membunuh ribuan orang Rusia pada tahun 1937 dan 1938,” ujar Przewoznik. Pembunuhan itu bertujuan memuluskan invasi Uni Soviet atas Polandia.

Kunjungan Putin ke Katyn, menurut analis Rusia Timofei Bordachev, sangat penting. ”Rusia ingin hubungan yang erat dengan Polandia, pemain penting di Uni Eropa,” ujar Bordachev.

Polandia menilai ada niat meminta maaf dari Rusia. Akan tetapi, Warsawa cukup realistis soal permintaan maaf Moskwa. ”Permintaan maaf itu bukan isu penting. Hal yang lebih penting adalah masih belum jelasnya nasib lebih dari 7.000 pasukan yang hingga kini belum ditemukan. Jenazah mereka harus dimakamkan secara wajar sehingga keluarga dapat berziarah,” ujar Przewoznik.

Pengadilan Rusia telah merahasiakan sebagian besar dokumen tentang kasus pembantaian di Katyn sehingga sulit mengakses informasi yang dapat membantu penemuan mereka yang masih hilang.

Pada 5 Maret lalu, lembaga swadaya masyarakat Rusia, Memorial, meminta Presiden Rusia Dmitry Medvedev membuka kembali penyelidikan terhadap kejahatan perang dan kekejaman atas kemanusiaan itu.