Kubu Suu Kyi Mundur, Rakyat Tak Punya Pilihan

Yangon, Selasa - Keputusan partai oposisi Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi, pimpinan tokoh prodemokrasi, Aung San Suu Kyi, memboikot pemilu disambut beragam, antara yang mendukung dan mengkritik. Boikot itu telah mencuatkan pertanyaan atas kredibilitas pemilu yang digelar untuk pertama kali sejak tahun 1990.

Dalam pertaruhan besar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memutuskan untuk tidak mendaftar pemilu. Keputusan yang diambil pada Senin (29/3) itu disetujui secara bulat oleh 113 anggota eksekutif partai.

”Saya kira NLD telah membuat blunder besar dengan tidak maju pemilu. Kami semua bersiap untuk memilih kandidat-kandidat NLD, dan kini kami tidak punya pilihan,” kata Mie Mie, seorang pemilik toko perhiasan di Yangon, Selasa.

Analis juga menyayangkan keputusan NLD. ”(Pemimpin junta) Than Shwe tidak ingin NLD maju. Dengan berkata tidak, NLD berjalan ke perangkap yang dibuat Than Shwe,” kata analis Myanmar, Aung Naing Oo.

Dengan kata lain, NLD berisiko kian terpinggirkan. NLD telah menjadi titik pusat perlawanan terhadap militer meskipun mengalami represi berat. Jika NLD kehilangan status sebagai partai legal, NLD akan menghadapi tekanan lebih keras.

NLD memutuskan tidak ikut pemilu setelah sebelumnya mencela undang-undang pemilu baru yang disahkan oleh junta militer Myanmar. Pasal-pasal dalam UU tersebut akan melarang Suu Kyi untuk maju pemilu, bahkan melarang dia menjadi anggota partai yang didirikannya 22 tahun lalu.

”(Suu Kyi) adalah ikon kami dan pemimpin kami, dan dialah satu-satunya orang yang merefleksikan perasaan publik. Kami bersamanya dan mendukung keputusannya,” ujar Khin Zaw, seorang perawat.

Meskipun boikot itu berarti akhir dari NLD—partai yang tidak mendaftar hingga 6 Mei otomatis bubar—dan partai itu harus berjuang dari pinggiran, boikot itu juga mengecilkan klaim junta bahwa pemilu merepresentasikan langkah maju dalam peta jalan menuju demokrasi.

”Kami akan terus berjuang melalui cara damai, demokrasi dan hak asasi manusia, pengertian dan bantuan dari rakyat, serta suku-suku bangsa dan kekuatan demokratik lainnya,” kata Wakil Ketua NLD Tin Oo.

Beberapa anggota NLD mungkin punya rencana B, seperti membentuk partai baru. ”Kita harus lihat apa yang terjadi setelah batas waktu pendaftaran,” kata aktivis Myanmar, Win Min.(ap/afp/fro)