Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konversi Minyak Tanah: BPK Temukan Penyimpangan

Kompas.com - 23/03/2010, 10:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji yang dilakukan oleh pemerintah diduga sarat dengan penyimpangan. Hal tersebut terungkap dalam audit pendahuluan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Menurut anggota BPK, Ali Masykur Moesa, pihaknya menemukan masih maraknya penyimpangan dalam program konversi ke elpiji karena penetapan sasaran yang tidak tepat. Namun, dia tidak menjelaskan secara rinci jumlah penyimpangan tersebut.

"Saya melihat ada penyimpangan tentang cara untuk menentukan sasarannya itu. Nah, berapa jumlahnya kemudian distorsinya di mana, intensitasnya bagaimana, ini sedang kami lakukan pengauditannya," ujarnya di sela-sela acara Audit Planning Meeting INTOSAI Development Initiative (IDI) Transregional Programme for Public Debt Management Audit (IDI-TPDMA) di Hotel Crown Plaza, Jakarta, Selasa (23/3/2010).

Hal lain yang dianggap menyimpang, kata Ali Masykur, terkait temuan adanya tabung elpiji konversi yang diperjualbelikan.

"Dalam pandangan saya, konversi minyak ke tabung itu ada juga yang diperjualbelikan di lapangan," ujarnya.

Meski demikian, Ali Masykur mengapresiasi program konversi minyak tanah ke elpiji yang dilakukan sejak tahun 2007 itu. Menurutnya, program tersebut mampu mengurangi tingkat subsidi yang meringankan APBN.

"Yang jelas kebijakan sudah menemukan sesuatu yang positif karena akan mengurangi tingkat subsidi dan akan meringankan beban APBN kita," ungkapnya.

Dijelaskan Ali Masykur, proses audit yang dilakukan BPK tersebut akan selesai pada semester II tahun ini. Nantinya, hasil temuan BPK ini bakal dilaporkan ke DPR.

"Semester II ini sudah selesai, karena ini kan prosesnya sejak 2007," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com