Sudan Tolak Penundaan Pemilu

KHARTOUM, KOMPAS.com - Komisi pemilihan Sudan, Senin (22/3/2010) menolak permintaan pengamat internasional agar pemilihan multipartai pertama negara itu dalam 24 tahun ditangguhkan karena alasan logistik.
   
Carter Center, organisasi pengawas pemilu AS, pekan lalu mendesak pemerintah Sudan untuk menangguhkan pemilihan karena masalah yang mereka katakan sebagai "kapasitas terbatas" Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Sudan untuk menyelenggarakan pemilihan.
   
Tapi, wakil ketua NEC Ahmed Abdallah menyatakan "Carter Center telah mengandalkan diri pada informasi palsu yang tidak datang dari kami" dan bersikeras pemilihan akan dilangsungkan pada 11 April seperti yang direncanakan. "Mempublikasikan informasi itu dapat memiliki dampak negatif pada proses pemilihan," tegasnya pada wartawan, Senin.
   
Pemerintah Sudan telah membolehkan pusat itu, yang didirikan oleh mantan presiden AS Jimmy Carter, untuk mengawasi proses pemilihan di negara terbesar di Afrika, yang mecakup 2,5 juta kilometer persegi dan memiliki penduduk lebih dari 40 juta jiwa itu.
   
Kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch menyatakan, Minggu, bahwa penindasan pemerintah Sudan pada para penentangnya dan media telah mengancam kesempatan pemilihan bulan depan untuk "bebas, adil dan dapat dipercaya". Partai-partai oposisi telah minta agar pemilihan 11-13 April itu ditangguhkan.
   
Pemilihan anggota majelis, dewan kota, dan presiden Sudan itu merupakan salah satu dari ketetapan-ketetapan penting perjanjian perdamaian 2005 antara wilayah utara yang sebagian besar warganya Muslim dan selatan yang kebanyakan penduduknya orang Kristen atau animis yang telah mengakhiri dua dasawarsa perang saudara.
   
Pemilihan itu juga merupakan tantangan sejati pemilihan yang dihadapi oleh Preiden Omar Hassan al-Bashir, yang memegang tampuk pemerintahan melalui kudeta militer pada 1989, tiga tahun setelah pemilihan multipartai terakhir Sudan.
   
Para penentang Bashir, yang didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional pada Maret tahun lalu dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur, mengatakan ia memiliki awal di bagian depan dalam pertarungan presiden karena aksesnya ke media negara.