KHARTOUM, KOMPAS.com - Sudan mungkin menunda pemilu multi partai pertamanya dalam 24 tahun karena logistik terlambat dan ratusan ribuan nama hilang dari daftar pemilih sebelum pemungutan suara berlangsung.
Para pejabat Carter Center, Kamis, mengeluarkan sebuah laporan yang mengatakan pemilihan presiden dan legislatif Sudan yang menurut rencana diselenggarakan April tetap mengalami hambatan di banyak bidang dan mendesak Sudan mencabut larangan-larangan ketat terhadap pertemuan-pertemuan dan mengakiri perang di Darfur menjelang pemungutan suara itu. Pemilu menurut rencana akan dimulai di negara terluas Afrika itu pada 11 April seperti yang ditetapkan dalam perjanjian perdamaian tahun 2005 yang mengakhiri perang saudara utara-selatan yang telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa. Sudan akan mempersiapkan beberapa pemilihan yang rumit dengan paling tidak enam pemungutan suara yang berbeda dengan menggunakan tiga sistem pemungutan yang berbeda pula.
Pemungutan suara yang menurut rencana semula sebelum Juli 2009, sudah ditunda beberapa kali. Carter Center, organisasi non-pemerintah yang didirikan mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter yang bertujuan untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia, mengatakan persiapan Komisi Pemilihan Nasional Sudan terlambat. "Dengan sejumlah penundaan dan perubahan dalam prosedur pemungutan suara, penundaan sebentar dalam pemungutan suara mungkin diperlukan," kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.
"Carter Center sangat cemas bahwa daftar pemilih terakhir masih belum siap, dengan ratusan ribu nama masih hilang," katanya dan menambahkan ada laporan-laporan tentang ketidakcocokan antara buku-buku pendaftaran dan registrasi pemilih elektronik pusat.
Anggota Komisi Pemilihan, Mukhtar el Assam, mengemukakan kepada Reuters bahwa ia tidak melihat laporan itu, dan akan mempelajari penemuan-penemuannya sebelum memberikan komentar.
Departemen luar negeri AS juga melihat adanya hambatan-hambatan logistik dan politik pada persiapan-persiapan pemilihan Sudan, serta memperingatkan kemungkinan adanya penangguhan. "Penundaan pemilu mungkin akan menunda referendum bagi kemerdekaan wilayah selatan Januari 2011, yang dapat menimbulkan kembali konflik yang rusuh," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner.
Laporan itu mengatakan sejumlah partai politik menghadapi pengekangan di media pemilihan dan peraturan-peraturan baru yang memaksa mereka memberitahu tentang pertemuan-pertemuan sekalipun di kompleks-kompleks mereka sendiri. "Kemampuan para kandidat dan para pendukung untuk menyampaikan pandangan mereka secara bebas, terbatas akibat undang-undang yang bertentangan dengan perlindungan konstitusional Sudan," tambahnya.
Banyak partai politik mengusulkan pemilu diundur, dengan mengatakan Sudan memerlukan waktu untuk melakukan reformasi yang demokratis. Tetapi dua partai utama di koalisi yang memerintah Sudan menolak usulan itu. Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan, partai utama di Sudan Selatan, terutama khawatir karena setiap penundaan dapat mengancam referendum Januari 2011 mengenai pemisahan diri wilayah selatan seperti yang ditetapkan dalam perjanjian perdamaian tahun 2005.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.