Junta Myanmar Mulai Menjuali Aset Negara

Yangon, Myanmar - Junta militer Myanmar diam-diam ternyata telah mulai menjuali aset negara. Aset yang dijual termasuk 100 gedung pemerintah, fasilitas pelabuhan, dan kepemilikan saham pada maskapai penerbangan Myanmar.

Gerakan diam-diam tersebut dilakukan ketika pemerintah tengah mempersiapkan konstitusi baru dan melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya sejak tahun 1990. Beberapa analis membandingkan keadaan tersebut dengan privatisasi besar-besaran di Rusia setelah berakhirnya era komunis.

Junta militer Myanmar telah menasionalisasi sebagian besar industri nasional ketika mulai berkuasa pada 1962. Sejak saat itu, junta mengontrol semua perekonomian Myanmar.

Kelompok reformis di pemerintahan mengatakan, penjualan aset itu mungkin merupakan harapan agar Myanmar dapat melangkah seperti China dan Vietnam. Di negara tersebut, perekonomian telah diliberalisasi, tetapi partai berkuasa masih memegang peran penting.

Para diplomat dan pebisnis di Yangon berspekulasi terjadinya penjualan aset itu dimaksudkan untuk mengumpulkan dana tunai bagi para jenderal yang berkuasa. Mereka akan menggunakan uang itu untuk membiayai kampanye pemilu dan mungkin juga untuk membayar gaji pegawai pemerintah atau langkah populis lainnya.

Banyak aset yang dijual ke pebisnis yang memiliki hubungan erat dengan militer. Apakah dilakukan dengan sengaja atau tidak, privatisasi dapat juga membantu meningkatkan gerak perekonomian. Caranya dengan menyuntikkan kompetisi ke dalam perekonomian yang sistemnya mirip dengan perekonomian Soviet itu.

”Ada sesuatu yang sedang berusaha diraih,” ujar salah seorang diplomat yang merahasiakan identitasnya. ”Memang dirasakan penjualan ini tidak dilakukan dengan benar, tetapi setidaknya dapat membawa dampak yang baik,” ujarnya lagi.

Aset yang telah atau sedang dijual termasuk jaringan impor dan distribusi bahan bakar, tambang berlian dan timah, ladang pertanian dan pabrik.

Pemerintah telah menyatakan menjual pabrik produsen minuman ringan, rokok, dan sepeda, demikian menurut U Phone Win. Dia merupakan ketua dari organisasi nirlaba yang membantu orang Myanmar yang tinggal di kawasan pedesaan.

Perkuat militer

Kebanyakan penjualan dan perubahan kebijakan mengenai aset negara diumumkan ke sekelompok kecil pebisnis. Kabar ini meluas dari mulut ke mulut. Pemerintah juga membuka sektor pendidikan dan kesehatan untuk digarap perusahaan swasta, kata U Phon Win. Pemerintah telah mengeluarkan izin pertama pendirian sekolah dan rumah sakit swasta. ”Ini merupakan kesempatan bagi komunitas bisnis internasional,” katanya.

Bagi sebagian orang, penjualan aset ini meningkatkan keprihatinan karena dapat juga berarti akan memperkuat kedudukan kroni militer.

Salah seorang pebisnis dari Myanmar, U Tay Za, memiliki sebuah maskapai penerbangan dan tim sepak bola. Selain itu, dia juga memiliki beberapa saham pada bisnis kayu, pariwisata, telekomunikasi dan bisnis konstruksi. Dia saat ini ditunjuk menjadi kepala asosiasi perminyakan dan tampaknya semakin memperluas bisnisnya.

Belakangan ini, Komisi Privatisasi mengemukakan daftar 176 aset di Yangon yang akan dilelang dalam beberapa pekan ke depan. Daftar sepanjang 18 halaman itu diperlihatkan kepada pembeli. (IHT/NYT/joe)