Pentas Politik pada Pemilu Irak 2010
Irak akan menggelar pemilu legislatif tingkat nasional kedua pada Minggu, 7 Maret. Pemilu legislatif tingkat nasional pertama digelar pada 2005.
Pentas politik Irak dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini mengalami perubahan besar. Perubahan yang menonjol adalah kekuatan-kekuatan politik secara simbol mulai meninggalkan isu sektarian dan menggantinya dengan isu nasionalisme sebagai wadah pemersatu.
Hal itu membawa dampak menjelmanya banyak koalisi politik yang di dalamnya beranggotakan berbagai macam latar belakang mazhab agama, etnis, ideologi, dan bahkan agama.
Maka, kali ini muncullah nama kekuatan politik yang mengusung sentimen nasionalis, seperti Koalisi Nasional Irak, Koalisi Negara Hukum, dan Gerakan Nasional Irak. Hanya partai Kurdi yang masih mengibarkan bendera etnis, seperti Partai Demokrasi Kurdistan (KDP) dan Uni Patriot Kurdistan (PUK).
Berbeda dengan pemilu tahun 2005, di mana para kandidat saat itu mencalonkan diri, berlomba, serta rakyat memberi suara atas dasar identitas mazhab agama, etnis, dan bahkan agama.
Kekuatan-kekuatan politik menonjol yang akan berlomba dalam pemilu legislatif kali ini adalah:
Koalisi Nasional Irak ini didirikan pada 24 Agustus 2009, menghimpun 11 kekuatan politik. Di antara yang terpenting kekuatan politik utama Syiah, seperti Dewan Tinggi Islam atau SIIC pimpinan Ammar al-Hakim, kubu Al Sadr pimpinan tokoh muda Syiah Moqtada al-Sadr, Partai Fadilah, Parti Dakwah sayap Ibahim Jaafari, Kongres Nasional Irak pimpinan Ahmed Chalabi, kubu Al Wasat pimpinan Mouafik-Rubaie, dan sejumlah kekuatan politik Sunni, seperti Lembaga Ulama Muslimin dan Dewan Penyelamat Al Anbar, serta beberapa figur liberal, sekuler, dan independen.
Dewan Tinggi Islam dan kubu Al Sadr berharap mengembalikan kekuatan politiknya di tengah publik Syiah yang sempat melorot pada pemilu legislatif tingkat provinsi pada Januari 2009.
Koalisi Nasional Irak merupakan saingan terkuat Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki dalam pemilu legislatif kali ini.
Koalisi Negara Hukum pimpinan PM Nouri al-Maliki yang dibentuk pada 2 Oktober 2009 menghimpun 50 kekuatan politik dan sejumlah figur politisi dari kalangan Sunni.
Beberapa yang terpenting adalah Partai Dakwah sayap Nouri al-Maliki, Persatuan Islam Turkman pimpinan Abbas al-Bayati, kubu Independen pimpinan Hussein Shaharastani, serta beberapa figur Sunni, Kristen, dan Syiah.
Koalisi Negara Hukum berhasil memenangi pemilu legislatif tingkat provinsi pada Januari 2009 setelah mengusung slogan ”Menciptakan keamanan, memberi pelayanan dan menegakkan hukum”.
PM Al Maliki selalu menyatakan, optimistis memenangi pemilu legislatif tingkat nasional kali ini, seperti keberhasilannya memenangi pemilu legislatif tingkat provinsi lalu.
Namun, ia juga menegaskan, koalisi negara hukum yang dipimpinnya siap berkoalisi dengan kekuatan politik mana pun jika tidak ada yang memenangi secara mutlak.
Gerakan Nasional Irak dibentuk pada 31 Oktober 2009, menghimpun Gerakan Kerukunan Nasional pimpinan Iyad Allawi, Front Irak untuk Dialog Nasional pimpinan Saleh Mutlak, dan Perkumpulan Demokrat Independen pimpinan Adnan Pachachi.
Gerakan Nasional Irak terakhir ini mendapat terpaan politik menyusul sejumlah tokohnya dilarang ikut pemilu oleh lembaga permasalahan dan keadilan karena dituduh memiliki hubungan dengan partai terlarang, Baath.
Di antara tokoh yang dilarang ikut pemilu itu adalah Saleh Mutlak dan Dhafir al-Ani.
Koalisi Persatuan Irak yang dibentuk pada 21 Oktober 2009 menghimpun 26 kekuatan politik yang berlatar belakang islamis, sekuler, dan teknokrat.
Di antara yang terpenting adalah Dewan Kebangkitan Irak pimpinan Ahmed Abu Rishah, Perhimpunan Republik Irak pimpinan Saad Asim al-Janabi, Ketua Dewan Waqaf Sunni Sheikh Ahmed Abdel Gafour Samarrai, Menteri Dalam Negeri Gawwad al-Bulani, dan mantan Menteri Pertahanan Saadon al-Dulaimi.
Terdapat empat kekuatan politik Kurdi di pentas politik Irak saat ini, yaitu Uni Patriot Kurdistan (PUK), Partai Demokrasi Kurditan (KDP), Uni Islami Kurdistan, dan Kubu Perubahan.
Namun, yang menonjol adalah dua faksi politik klasik Kurdi, yaitu Partai Demokrat Kurdistan pimpinan Masoud Barzani dan Uni Patriot Kurdistan pimpinan Jalal Talabani yang kini menjabat Presiden Irak. PUK dan KDP pada pemilu 2005 dan pemilu 2010 ini berkoalisi dengan nama Koalisi Kurdistan.
Now Trending
