Demokrasi Model China

Komaruddin Hidayat

Sebuah bangsa yang multietnis dengan penduduk lebih dari 1,2 miliar, jika tidak memiliki kepemimpinan yang kuat, akan buyar bagaikan gundukan pasir ketika diterpa gelombang modernisasi. Demikian pernyataan Presiden China Jiang Zemin dalam wawancara dengan New York Times (2001). Menjawab kritik bahwa China antidemokrasi, dia mengutip pendapat Lincoln bahwa inti demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah China sangat peduli menyejahterakan rakyat.

Rupanya batasan mengenai rakyat antara masyarakat Barat dan China memiliki perbedaan konsep dan aplikasi. Mike Wallace dari televisi CBS pada September 2000 mempertanyakan soal ini kepada Jiang Zemin. ”Mengapa masyarakat Amerika bisa memilih pemimpin nasional mereka, tetapi Anda tampaknya tidak memercayai rakyat China memilih pemimpin nasional Anda?” Jawab Jiang seperti diungkapkan kembali oleh John Naisbitt dan Doris dalam China’s Megatrends (2010), ”Saya juga pemimpin terpilih meski kita memiliki sistem pemilu yang berbeda.”

Jika aktor utama demokrasi adalah rakyat dan tujuan akhir adalah melayani rakyat, maka para elite politik China dapat membanggakan diri bahwa modernisasi China yang dimulai sejak tahun 1978 secara sangat menakjubkan telah berbuat sangat banyak untuk memakmurkan rakyatnya. Dalam jargon ilmu sosial, sistem politik dan ekonomi China saat ini sering disebut sebagai kapitalisme China atau ekonomi pasar sosialis atau ”sosialisme dengan karakter China”.

Dengan ungkapan lain, sekarang tengah berlangsung pergeseran dari perekonomian terencana ke ekonomi pasar yang merupakan ciri masyarakat kapitalis. Dengan pergeseran ini, ruang publik semakin luas dan sesungguhnya bangsa China juga dikenal sebagai bangsa pedagang yang dekat dengan tradisi kapitalisme.

Deng Xiaoping yang dikenal sebagai ”bapak China modern” telah membalikkan paradigma Mao yang ideologis-utopis menjadi empiris-pragmatik. Deng terkenal dengan ucapannya bahwa warna kucing tidak penting—apakah putih ataukah hitam—yang paling pokok adalah dia bisa menangkap tikus. Sikap pragmatik ini juga sangat dirasakan dalam kebijakan dan komunikasi politik yang berusaha mengombinasikan kebijakan top-down dan bottom-up. Pemerintah dan negara tetap kuat mengendalikan politik dan kebijakan ekonomi, tetapi dalam waktu yang sama pemerintah mendorong desentralisasi sehingga rakyat memiliki peluang partisipasi dalam menentukan arah pembangunan serta terjadi kompetisi antarprovinsi.

Masyarakat pembelajar

Sekarang ini membicarakan politik dan ekonomi dunia tidak bisa melepaskan pembahasan tentang China. Menurut Naisbitt, dengan merujuk pendapat Francis Fukuyama, The End of History (1992), AS memandang dirinya sudah menjadi bangsa dan negara yang ideal dalam mengembangkan konsep demokrasi dan humanisme dalam sejarah kemanusiaan. Dia lalu bertindak sebagai polisi dan guru dunia dengan mempromosikan missionary thinking kepada negara-negara lain. Oleh karena itu, politik luar negeri AS sangat impresif dan agresif.

Masyarakat China lebih memilih sebagai masyarakat pembelajar. Mereka belajar dari kegagalan Uni Soviet dalam mempraktikkan ajaran Marxisme-Leninisme dan keberhasilan Barat dalam mewujudkan ideologi kapitalisme, lalu semua itu diadaptasikan kepada sejarah dan tradisi China. Meminjam istilah Naisbitt, dari delapan pilar mewujudkan masyarakat China baru dan modern, pilar pertama yang dilakukan Deng Xiaoping adalah emansipasi cara berpikir.

Pembebasan dan perubahan cara berpikir dan mentalitas warisan Mao yang terbelenggu ideologi komunisme yang ekslusif-konservatif menjadi inklusif dan terbuka. Jadi kaya itu tidak dosa, kata Deng. Sekarang sudah berkembang lagi menjadi kaya ternyata enak dan disegani dunia sehingga China juga dikenal sebagai kapitalisme yang didukung negara.