Sembilan Bulan Duel, 1.000 Warga Sipil Tewas

KINSHASA, KOMPAS.com - Serangan militer yang didukung PBB di Republik Demokratik Kongo telah menyebabkan lebih dari 1.000 warga sipil terbunuh tahun ini oleh tentara dan pemberontak Kongo.

Kelompok hak asasi manusia yang bermarkas di New York, Human Rights Watch melaporkan sedikitnya 1.400 warga sipil tewas dari Januari hingga September. Mereka mendesak PBB agar bertindak untuk membendung pertumpahan darah itu.

"Tentara militer Kongo dan pemberontak FDLR telah menyerang warga sipil, menuduh mereka menjadi kolaborator, dan menghukum mereka dengan keji," ungkap laporan yang dikeluarkan Senin.

Kedua belah pihak juga menembak warga sipil ketika mereka berusaha untuk melarikan diri atau membakar mereka di rumah mereka. Sebagian besar korban adalah perempuan, anak-anak dan orang tua.
    
Laporan bertajuk "Anda akan Dihukum: Serangan terhadap Warga Sipil di Kongo Timur" itu menyatakan, penyiksaan telah dilakukan militer dalam operasi terhadap pemberontak Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR). Misi Penjaga Perdamaian PBB, MONUC, membantu serangan antipemberontak itu sejak Maret.

Laporan setebal 183 halaman itu menyebut bukti dari 600 korban, saksi dan anggota keluarga korban.
    
HRW mendesak PBB untuk membentuk kelompok pakar perlindungan warga sipil guna membantu usaha perlindungan warga di bagian timur negara itu yang dirusak konflik.

"Dalam sembilan bulan pertama 2009, PBB mencatat 7.500 lebih kasus kekerasan seksual terhadap wanita dan anak perempuan di Kivu utara dan selatan di Kongo timur, hampir melebihi jumlah yang tercatat dalam sepanjang tahun itu, dan mungkin mewakili hanya sedikit dari semuanya," kata laporan tersebut.
    
Anneke Van Woudenberg, periset senior HRW, menyatakan Dewan Keamanan PBB memerlukan pendekatan baru untuk melindungi warga sipil di Kongo timur. "Dewan Keamanan sebaiknya mengirim sekelompok pakar ke Kongo untuk memulai rencana perlindungan warga sipil yang serius," tegasnya.