Ampatuan Dituntut 25 Pembunuhan

Menteri Kehakiman Filipina Agnes Devanadera, Selasa (1/12), mengatakan, mereka dituduh berkonspirasi dalam aksi pembunuhan istri, saudara perempuan, dan kerabat rival politik Ampatuan, Esmael Mangudadatu, beserta belasan wartawan dan sejumlah warga sipil pada 23 November.

Mangudadatu mengatakan, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mencegah dia maju dalam pemilu gubernur pada Mei 2010 melawan Ampatuan Jr. Dia mengirim sejumlah perempuan anggota klannya untuk mendaftarkan pencalonannya.

”Saat kami mengumpulkan lebih banyak bukti, kami menemukan lebih banyak nama dan tersangka, termasuk anggota klan Ampatuan. Beberapa dari mereka adalah pemicu, beberapa turut dalam kelompok (yang melakukan pembantaian), dan kami yakin lebih dari 100 orang terlibat,” kata Devanadera.

Klan Ampatuan, dengan dukungan pasukan sendiri dan pasukan koalisi berkuasa pimpinan Presiden Gloria Macapagal-Arroyo, telah berkuasa di Provinsi Maguindanao sejak tahun 2001. Ayah Ampatuan Jr, Andal Ampatuan Sr, telah menjadi gubernur sejak tahun 2001.

Pembantaian itu telah membuat rakyat Filipina berang dan mempermalukan Arroyo. Ampatuan Jr dan Ampatuan Sr dipecat dari koalisi berkuasa.

Kritikus mengatakan, Arroyo sebenarnya tahu reputasi klan Ampatuan, tetapi mereka dipertahankan sebagai sekutu karena menyumbangkan suara bagi Arroyo. Klan Ampatuan dan pasukannya juga dimanfaatkan untuk membendung pemberontakan di selatan Filipina.

Ampatuan Jr telah ditahan di Manila pada hari Jumat pekan lalu, dia telah dituntut dengan tujuh pembunuhan, tetapi jumlahnya bertambah menjadi 25 tuntutan setelah otoritas mengumpulkan lebih banyak bukti.

Ayahnya dan tujuh saudaranya juga tengah diselidiki soal kemungkinan keterlibatan mereka dalam pembantaian itu. Mereka membantah keterlibatan apa pun dalam pembantaian itu dan menyalahkan kelompok separatis Muslim sebagai dalangnya.

Polisi telah menemukan dua saksi yang mengidentifikasi enam orang, empat di antaranya anggota keluarga Ampatuan, yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan.(afp/reuters/fro)