China Penjarakan 19 Warga Uighur

BEIJING, KOMPAS.com — China menghukum 19 orang di wilayah Xinjiang yang kacau dengan hukuman penjara tiga tahun sampai seumur hidup karena melakukan kejahatan keamanan terhadap negara, kata satu kelompok aktivis yang berpusat di Amerika Serikat.
    
Asosiasi Uighur Amerika (UAA), dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke AFP, Kamis malam, mengecam penghukuman terhadap warga-warga di perfektur Yili, wilayah itu, meragukan tentang tuduhan-tuduhan itu "karena tidak adanya satu sidang pengadilan terbuka".
    
Menurut satu laporan di media resmi China News Service, 23 Oktober, para terhukum—yang nama-nama mereka menunjukkan mereka dari minoritas Uighur yang beragama Islam—dituduh "mengganggu keamanan negara".
    
Pemimpin kelompok itu dihukum penjara seumur hidup karena kegiatan-kegiatannya yang termasuk mendirikan satu kelompok yang menghasut penduduk untuk mengabaikan kekuasaan pemerintah dan mendukung "perang suci", kata laporan media itu.
    
Ia juga berencana akan menyelenggarakan satu "protes ilegal" di kota Yining setelah mendengar kerusuhan etnik 5 Juli di Urumqi yang menewaskan hampir 200 orang, tetapi membatalkan rencananya karena keamanan yang ketat, kata laporan itu.
     
Sebanyak 18 orang lainnya dihukum antara tiga sampai 15 tahun karena berbagai kejahatan "separatis" dan beberapa di antara mereka terlibat dalam aksi kekerasan di Urumqi.
    
"Tidak mungkin orang-orang ini dituntut dan dihukum hanya karena menghadiri  pertemuan-pertemuan agama yang damai dan berencana mengikuti kegiatan-kegiatan protes damai," kata pemimpin Uighur yang tinggal di pengasingan Rebiya Kadeed.
     
Dua pekan lalu, 21 terdakwa di ibu kota wilayah itu, Urumqi, diadili karena dituduh terlibat kerusuhan 5 Juli. Sebanyak 12 orang dijatuhi hukuman mati. Hukuman-hukuman itu dikokohkan, Jumat.
     
Delapan juta warga Uighur yang berbahasa di China sejak lama mengeluhkan penindasan agama, politik, dan kebudayaan oleh penguasa China, dan ketegangan meningkat di Xinjiang selama beberapa tahun.
     
China mengatakan, pihaknya menghadapi ancaman serius teroris dari kelompok Uighur yang Muslim di Xinjiang, tetapi kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Beijing membesar-besarkan ancaman itu demi membela pengawasan ketat atas wilayah itu.