Uang Lauk-pauk Belum Dibagikan

PADANG, KOMPAS.com - Bantuan uang lauk-pauk sebesar Rp 5.000 per orang untuk korban gempa di Sumatera Barat belum dibagikan karena masih menunggu hasil verifikasi data dari kabupaten dan kota. Rencananya, bantuan disalurkan untuk sekitar 200.000 warga yang rumahnya rusak berat dan mengungsi.

”Pendistribusian bantuan uang lauk-pauk masih dalam proses di kabupaten dan kota. Kami menunggu hasil verifikasi penerima yang berhak agar penyaluran bantuan tak kisruh seperti penyaluran BLT (bantuan langsung tunai),” ujar Kepala Sekretariat Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Sumbar Ade Edward di Padang, Kamis (15/10).

Ade menyebutkan, Pemerintah Provinsi Sumbar telah menyalurkan bantuan uang lauk-pauk ke setiap pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota akan melakukan koordinasi penyaluran kepada semua korban.

Menurut Ade, berdasarkan hasil pendataan sementara terdapat sekitar 200.000 orang yang akan diberikan bantuan uang lauk-pauk sebesar Rp 5.000. Mereka adalah korban yang terpaksa mengungsi dan rumahnya rusak berat. Pemerintah Provinsi Sumbar akan membatasi hingga maksimal lima orang dalam satu keluarga yang berhak mendapat bantuan uang lauk-pauk. ”Data yang pasti masih menunggu tim anggaran, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” kata Ade.

Kabar mengenai penyaluran uang lauk-pauk beberapa hari ini sampai kepada para korban gempa di Kecamatan Patamuan dan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, serta Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. ”Kami sudah didata oleh wali nagari, tetapi sampai sekarang kami belum menerima. Walau Rp 5.000, sangat berarti bagi kami,” ujar Suhaeni (42), warga Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur.

Wali Nagari Malalak Selatan, Kabupaten Agam, Erdinal meminta agar bantuan uang lauk-pauk tak hanya diberikan kepada korban yang rumahnya rusak berat, tetapi juga kepada yang rumahnya rusak sedang.

Di Jakarta, Kepala BNPB Syamsul Maarif kemarin menyebutkan, hingga dua pekan setelah diguncang gempa, sekitar 90.000 keluarga di Sumbar masih membutuhkan tenda untuk berlindung. Karena itu, tanggap darurat belum diakhiri.

Untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mempertimbangkan untuk mengombinasikan model pembangunan pascagempa di Yogyakarta dan Aceh dengan mengakomodasi nilai kultural Sumbar. Syamsul Maarif mengemukakan hal itu didampingi Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi dan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin seusai mengikuti sidang kabinet terbatas tentang penanganan bencana di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis.

Namun, Gamawan kepada pers di Padang, kemarin, mengatakan, pola rehabilitasi dan rekonstruksi tak akan mengadopsi pola di Nanggroe Aceh Darussalam dan Yogyakarta. Pola rekonstruksi dan rehabilitasi Sumbar akan lebih rumit karena ada konsep tanah ulayat kaum yang tak dimiliki wilayah lain.

Menurut Gamawan, total jumlah korban gempa yang meninggal 1.117 orang, terdiri dari 907 korban teridentifikasi dan 210 korban tidak ditemukan karena tertimbun longsoran. Tanggal 5-20 Oktober, Pemerintah Provinsi Sumbar memverifikasi 135.000 rumah rusak berat untuk persiapan rehabilitasi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kamis kemarin, memberikan sumbangan Rp 1,9 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, yang dikumpulkan dari gerakan kultural mapalus, yaitu gerakan gotong royong, kepedulian, dan keakraban sosial. (NAR/MHD/HAN/DAY)