Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rp 6 Triliun untuk Rehabilitasi Pascagempa

Kompas.com - 04/10/2009, 21:54 WIB
Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Kesra Aburizal Bakrie mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp 6 triliun untuk proses rehabilitasi berbagai prasarana fisik dan rumah warga yang hancur akibat gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Sumbar.

Kepada pers di sela-sela acara Munas VIII Partai Golkar di Pekanbaru, Riau, Minggu (4/10) malam, Aburizal menjelaskan, anggaran Rp 6 triliun yang disediakan pemerintah itu nantinya akan diperuntukkan bagi perbaikan rumah-rumah warga yang hancur sebesar Rp 3-4 triliun.

Selanjutnya untuk perbaikan berbagai sarana dan prasarana umum seperti rumah ibadah, sekolah-sekolah dan bangunan pemerintah dialokasikan senilai Rp 1 triliun dan dana sisanya untuk perbaikan jalan-jalan yang juga hancur.

"Untuk verifikasi rumah-rumah penduduk yang rusak akan dilakukan oleh Kementerian PU," ujar Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ical itu.

Ical yang juga kandidat Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan, pemerintah pusat akan mendrop kebutuhan rehabilitasi bangunan warga yang rusak itu dalam bentuk block grant atau model yang sama dengan penanganan gempa Yogyakarta.

Pemerintah berharap agar pemda turut membantu melakukan inventarisasi bangunan warga yang rusak itu. Pucuk pimpinan dari upaya rehabilitasi pascagempa di Sumbar itu adalah gubernur setempat.

Kondisi ini agak berbeda dengan penanganan pascabencana tsunami di Aceh, dimana pemerintah pusat mengambil alih komando rehabilitasi karena pemda setempat tidak bisa berfungsi.

Sementara itu mengenai proses evakuasi korban bencana gempa di Padang, ia mengatakan, kesulitan utama tim evakuasi adalah mencari jenazah-jenazah yang ada dibawah reruntuhan bangunan.

"Tapi sekarang ini sudah banyak alat-alat berat dan dari sejumlah negara sahabat juga telah menawarkan tenaga-tenaga medisnya disamping obat-obatan," ujarnya.

Ia berharap proses evakuasi para korban bencana itu segera selesai dalam waktu yang singkat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com