Irak, Negara yang Menuju Jurang

Lihat saja pentas politik Irak yang terbaru. Koalisi Nasional Irak terbentuk pada hari Senin (24/8) dengan membawa dua pesan. Pertama, kekuatan-kekuatan politik secara simbol mulai meninggalkan isu sektarian untuk diganti dengan isu nasionalisme. Ini dijadikan alasan untuk mempersatukan bangsa.

Pesan kedua, terpecahnya kekuatan politik utama Irak, yakni dari kelompok Syiah. Kelompok ini mendominasi pentas politik Irak pascaambruknya rezim Saddam Hussein tahun 2003.

Mengapa pecah? Koalisi Nasional Irak, yang dipersiapkan untuk bertarung dalam pemilu parlemen Januari 2010, hanya beranggotakan dua kekuatan politik Syiah, yaitu Majelis Tinggi Islam Irak (SIIC) pimpinan almarhum Abdul Aziz Hakim dan kubu Al-Sadr pimpinan Moqtada al-Sadr serta partai-partai kecil Syiah, Sunni, dan sekuler.

Partai Syiah Dakwah pimpinan PM Nuri al-Maliki menolak bergabung dengan Koalisi Nasional Irak. Kubu Maliki membentuk koalisi baru yang merangkul partai-partai Sunni dan kelompok sekuler.

Terpecahnya Partai Dakwah, SIIC, dan kubu Al-Sadr akan melemahkan kekuatan Syiah yang dulu tergabung dalam wadah Koalisi Irak Bersatu dan berhasil meraih 128 dari 275 kursi parlemen pada pemilu parlemen tingkat nasional tahun 2005.

Perpecahan Syiah di satu sisi memberi dampak positif karena setiap partai Syiah tersebut berlomba mengumandangkan jargon nasionalisme dan meninggalkan warna sentimen sektarian. Ketua Kelompok Reformasi Nasional Bebas (sempalan dari Partai Dakwah), kini anggota Koalisi Nasional Irak, Ibrahim Jaafari mengatakan, kekuatan-kekuatan politik pendukung Koalisi Nasional Irak sepakat membangun nasionalisme dan negara berkeadilan.

Hal ini sesuai dengan konstitusi negara yang jauh dari sentimen sektarian dan rasial. Wakil Presiden Irak Adel Abdul Mahdi dari SIIC juga menyatakan, Koalisi Nasional Irak berjuang untuk menciptakan kerukunan rakyat Irak dan membasmi sektarianisme.

Bandingkan dengan program politik Koalisi Irak Bersatu tahun 2005 yang menginginkan terbentuknya sistem federal di wilayah tengah dan selatan yang berpenduduk mayoritas Syiah serta di wilayah Kurdi, Irak utara, ada etnis Kurdi. Program politik Koalisi Nasional Irak jauh lebih maju dan modern dibandingkan dengan Koalisi Irak Bersatu.

PM Nuri al-Maliki yang menolak bergabung dengan Koalisi Nasional Irak itu mulai melobi para pemimpin Sunni, sekuler, dan Kabilah. Ini dalam rangka upaya membentuk koalisi baru menghadapi pemilu legislatif Januari 2010.

Mengapa Maliki menolak bergabung dengan Koalisi Nasional Irak?

Percaya diri

Maliki kini lebih percaya diri setelah Koalisi Negara Hukum yang dia pimpin dan berorientasi nasionalis berhasil memenangi pemilu legislatif tingkat provinsi bulan Januari lalu, walau tanpa keberadaan kekuatan politik utama Syiah lain.

Pada pemilu tingkat provinsi itu, Koalisi Negara Hukum unggul telak atas SIIC dan kubu Al-Sadr di Baghdad dan provinsi di wilayah tengah dan selatan Irak yang justru berpenduduk mayoritas Syiah.

Hal lain yang membuat Maliki tak mau bergabung dengan sesama Syiah adalah karena permintaannya mendepak musuh bebuyutannya, Ibrahim Jaafari dan kubu Al-Sadr, dari Koalisi Nasional Irak tidak terpenuhi. Hal itu yang membuat Maliki kecewa berat dan akhirnya memutuskan tidak bergabung.

Hasil pemilu legislatif Januari 2009, yang mengantarkan kemenangan partai nasionalis dan menguburkan partai-partai agama, memaksa para elite politik Irak mengevaluasi diri, termasuk para elite Syiah, dalam menghadapi Pemilu 2010.

Di sisi lain, peta politik Irak juga mulai berubah secara geografi. Hegemoni politik Irak di tangan Sunni, dengan Saddam sebagai motornya, sudah punah.

Kini Kurdi Irak makin kuat dan makin leluasa dengan otonomi lebih besar. Kurdi makin kuat, ditopang kekayaan minyak, yang kini sudah mulai dikuasai raksasa minyak AS, Eropa, dan juga sudah dimasuki investor asal Israel.

Apakah Irak akan menuju persatuan atau jurang perpecahan? (MON/MTH)