DJP Siap Hapuskan Sejarah Perang Dunia II

TOKYO, KOMPAS.com — Partai Demokrat Jepang, yang menurut sejumlah jajak pendapat, berpeluang menggusur dominasi Partai Demokratik Liberal dari tampuk kekuasaan, siap meminggirkan soal sejarah masa lalu yang mengganggu hubungan dengan negara-negara tetangganya, seperti China dan Korea Selatan.

Pemimpin Partai Demokrat Jepang (DPJ) Yukio Hatoyama telah mengatakan tidak akan mengunjungi Kuil Yasukuni yang sering diprotes China dan Korsel. Kunjungan itu dianggap sebagai penghormatan terhadap penjahat perang.

Meskipun hubungan ekonomi antara Jepang dan China sangat penting bagi kedua negara, pemerintahan baru di Tokyo menghadapi tantangan besar untuk merespons cengkeraman global China yang semakin kuat.

Pemilu parlemen Jepang akan dilaksanakan 30 Agustus 2009. DPJ sebelumnya mengatakan akan memprioritaskan pembangunan sikap saling percaya dengan negara-negara Asia, khususnya China dan Korsel.

”Jika seorang perdana menteri Jepang tidak berkunjung ke Yasukuni, setidaknya setengah beban sejarah akan teratasi. Ada sejumlah isu yang tertinggal bagi kedua pihak, tetapi isu-isu itu tidak separah isu kunjungan ke Kuil Yasukuni,” kata Lam Peng Er, seorang peneliti senior di East Asian Institute, Singapura, Minggu (2/8).

Hubungan Jepang dengan China dan Korsel pernah dingin pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi (2001-2006). Itu terjadi karena kebiasaan Koizumi mengunjungi Yasukuni. Keinginan memulihkan hubungan Jepang-China ke jalurnya karena kepentingan ekonomi yang besar, membuat tiga perdana menteri setelah Koizumi menahan diri untuk tidak memberikan penghormatan ke Yasukuni.

”Tentu ada yang berpikiran ekstrem, tetapi sebagian besar rakyat Jepang berpikir bahwa demi kepentingan nasional Jepang, sangat penting untuk berteman dengan China dan Korea Selatan,” kata Akio Takahara, profesor di Universitas Tokyo.

Pilar utama

Perdagangan antara China dan Jepang tumbuh menjadi 266,4 miliar dollar AS pada 2008, atau naik 12,5 persen dari 2007. China juga menjadi tujuan ekspor kedua bagi Jepang setelah AS. ”Jika DJP berkuasa, penguatan diplomasi ke Asia akan menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Jepang. Hal ini membuat Jepang menangani masalah sejarah dengan sangat hati-hati,” tambah Takahara.

Sikap hati-hati soal masalah sejarah sangat penting. Bukan saja karena kemarahan di kalangan China dan Korsel, melainkan juga ketiadaan kesepakatan di Jepang mengenai peran Jepang di Perang Dunia II.

”Masalahnya tidak ada sebuah konsensus di Jepang mengenai peran sejarah mereka di Asia,” kata Jeffrey Kingston, Direktur Studi Asia di Temple University yang berkampus di Jepang. (Reuters/OKI)