Korut: Perundingan Nuklir Sudah Tamat

Kompas.com - 23/07/2009, 15:41 WIB
Editor

SEOUL, KOMPAS.com — Korea Utara menyebutkan, perundingan enam negara soal nuklir sudah tamat dan menyerukan kepada Amerika Serikat (AS) untuk mencabut kebijakannya yang bersikap bermusuhan.

Demikian laporan kantor berita Seoul, Yonhap, Kamis (23/7), dari kota wisata Thailand, Phuket, tempat pertemuan keamanan regional berlangsung.

Kantor berita itu, yang mengutip seorang anggota delegasi Korea Utara, mengatakan kepada para wartawan di Forum Regional ASEAN (ARF) bahwa dia menyerang Washington sebagai negara yang berkebijakan permusuhan yang berakar dalam, dan berjanji tidak akan berdialog dengan AS sampai negara itu mengubah kebijakannya.

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, Kamis, menyeru negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara lainnya agar membantu memperkuat sanksi-sanksi terhadap Korea Utara dan menyambut janji oleh Myanmar.

Berbicara di hadapan forum itu, Hillary juga menyampaikan harapan bahwa Myanmar, yang dicemaskan Washington menerima bantuan militer dari Korea Utara, akan kembali ke dalam pergaulan dunia. "AS akan terus bekerja melalui berbagai cara untuk membujuk Korea Utara menyingkirkan program nuklirnya, dan memulihkan hubungan-hubungan dengan dunia," katanya, menurut transkrip pidatonya.

"Forum Regional ASEAN bisa memainkan peran penting untuk mencapai hal ini," katanya kepada para mitranya dari 10 negara anggota ASEAN dan 16 mitra dialognya.

Dia menyeru ARF untuk terus melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikenakan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanahnya pada 25 Mei. "Hal itu berarti menolak akses kapal-kapal Korea Utara ke tempat persinggahan mana pun dan bekerja sama melaksanakan sanksi-sanksi keuangan terhadap negara-negara yang mendukung upaya-upaya Korea Utara untuk mendapatkan senjata nuklir," katanya.

Pekan lalu, sesuai dengan Resolusi 1874, DK PBB mengeluarkan sanksi terhadap lima pribadi dan lima tokoh dari Korea Utara yang dikenal terlibat dalam aktivitas rudal dan nuklir Pyongyang yang dilarang. Resolusi juga menyeru dukungan terhadap inspeksi-inspeksi di udara, laut, dan darat atas pengiriman barang ke dan dari Korea Utara, dan memperpanjang embargo keamanan.

Hillary juga minta dukungan besar untuk memperbaiki situasi di Myanmar, setelah pembantunya melakukan pertemuan yang jarang terjadi pada Rabu malam dengan satu delegasi dari Myanmar. Pertemuan itu fokus pada masalah sanksi-sanksi Korea Utara dan perlakuan terhadap tokoh panutan demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X