Jepang dan Rusia Sepakati Sanksi untuk Korut

TOKYO, KOMPAS.com -  Perdana Menteri Jepang Taro Aso dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev sepakat tentang perlunya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) mengesahkan satu resolusi baru mengenai Korea Utara, termasuk tambahan sanksi terhadap negara komunis itu. Menurut seorang pejabat Jepang, Aso dan Medvedev menyepakati soal itu dalam pembicaraan mereka melalui telepon, Sabtu (30/5), setelah dilangsungkan uji nuklir bawah tanah kedua yang dilakukan Pyongyang pada Senin (25/5).
     
Aso menekankan perlunya satu resolusi baru yang mencakup sanksi-sanksi baru, dengan menyatakan uji coba nuklir itu "tak diizinkan," dan Medvedev setuju dengan pernyataan itu.   Tapi mereka tak membahas rincian tentang kemungkinan sanksi baru dan masih belum jelas apa yang Rusia pikirkan mengenai gagasan-gagasan yang dilontarkan Jepang dan Amerika Serikat untuk memperkuat penguatan pemeriksaan kargo di kapal-kapal Korea Utara dan pemberlakuan sanksi tambahan terkait keuangan.
     
Rusia dan Amerika termasuk lima negara anggota tetap DK PBB bersama Inggris, China dan Prancis. Aso telah mendesak Korea Utara, Sabtu, untuk menahan diri di tengah-tengah laporan kemungkinan rezim komunis itu sedang mempersiapkan diri untuk menguji peluru kendali balistik antarbenua