Israel Tak Terikat Ketentuan Annapolis

YERUSALEM, KOMPAS.com - Pemerintah baru Israel tidak terikat oleh pemahaman-pemahaman yang dicapai pada konferensi perdamaian Timur Tengah yang dituanrumahi AS dalam upaya menuju pembentukan sebuah negara Palestina, kata Menteri Luar Negeri Avigdor Lieberman, Rabu (1/4).
      
"Itu tidak memiliki keabsahan," kata Lieberman, seorang tokoh ultranasionalis, mengenai sebuah deklarasi bersama yang dikeluarkan oleh para pemimpin Israel dan Palestina pada konferensi 2007 di Annapolis, Maryland.
      
Pada konferensi itu, Perdana Menteri Israel saat itu Ehud Olmert setuju memajukan "sasaran dua negara, Israel dan Palestina" dalam negosiasi perdamaian dengan Palestina.
      
Namun, Lieberman mengatakan, "Pemerintah Israel tidak pernah meratifikasi perjanjian Annapolis, begitu juga parlemen."
      
Ia mengatakan bahwa sebaliknya, Israel akan mengikuti sebuah arah yang digambarkan dalam sebuah "peta jalan" perdamaian yang didukung AS. Dalam rencana perdamaian itu, pembentukan sebuah negara bergantung pada pengendalian militan oleh Palestina.
      
Deklarasi itu juga mewajibkan Israel membekukan semua kegiatan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.
      
Ketika ditanya mengenai komentar Lieberman, satu sumber politik yang dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pernyataan itu pada dasarnya mencerminkan sikap pemimpin baru tersebut.
      
Netanyahu telah menjauhkan diri dari persetujuan bagi pembentukan sebuah negara Palestina, yang merupakan sasaran jelas dari konferensi Annapolis, dan tujuan itu dikukuhkan lagi pekan lalu oleh Presiden AS Barack Obama.
      
Pemerintah sayap kanan Netanyahu dilantik pada Selasa.
      
Nabil Abu Rdainah, seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dalam tanggapannya atas pernyataan Lieberman itu mengatakan, Washington "harus  mengambil sikap tegas terhadap kebijakan ini sebelum permasalahan memburuk."
      
"Ini merupakan tantangan bagi masrayakat internasional dan AS yang menyetujui penyelesaian dua negara," kata Rdainah.
      
"Masyarakat internasional harus menanggapi provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan ini," demikian Rdainah.