Pemprov Jateng Tak Mungkin Ikut Danai Sosialisasi

PURBALINGGA, SENIN - Menanggapi keterlambatan sosialisasi pemilihan umum di beberapa kabupaten, Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih, Senin (2/3), mengatakan, pihaknya tidak dapat membantunya dengan optimal. Kalaupun pemerintah kabupaten berkeinginan ikut membantunya, sebaiknya harus berhati-hati.

Menurut Rustri, sosialisasi pemilu di setiap kabupaten sudah didanai secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara dalam aturan perundang-undangan, setiap kegiatan yang telah didanai APBN, daerah tak diperbolehkan ikut mendanainya lagi. Salah satu alasannya, dikhawatirkan akan terjadi anggaran ganda untuk satu kegiatan.

"Kalau pun pemerintah kabupaten mau ikut mendukung sosialisasi pemilu ini, sebaiknya dikemas sebaik-baiknya," katanya saat berkunjung di Kabupaten Purbalingga.

Karenanya, Rustri menganjurkan agar pemkab tak perlu mendukung sosialisasi pemilu lewat pendanaan, melainkan lewat ceramah di setiap kegiatan masyarakat. "Kalau kebetulan sedang memberikan sambutan atau menghadiri peresmian, setiap pejabat pemerintah dapat menyelipkan beberapa pesan terskait sosialisasi pemilu," katanya menjelaskan.

Rustri mengatakan, aturan pemilu kali ini memang tak lazim, dan menimbulkan gonjang ganjing di kalangan peserta maupun pelaksana pemilu. Dia memberikan contoh, sampai sekarang masih ada beberapa calon anggota legislatif yang belum mengetahui syarat sah pada surat suara. "Bayangkan sampai sekarang masih ada caleg yang belum paham soal syarat sah suara itu seperti apa," lanjutnya.

Terlebih dengan dihapusnya tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit, Rustri menandaskan, hal itu pun masih belum diketahui tata laksananya yang pasti. "Informasinya sejauh ini masih simpang siur, belum diketahui akan dilaksanakan seperti apa," ucapnya.