Diusulkan Pembentukan Komisi untuk Periksa Bush

WASHINGTON,SELASA-Seorang senator berpengaruh AS mengusulkan dibentuknya Komisi Kebenaran Amerika Serikat untuk menyelidiki kebijakan pemerintahan mantan presiden George W. Bush.

Termasuk di dalamnya masalah perang Irak, perlakuan terhadap tahanan, serta penyadapan telepon tanpa surat kuasa.

Senator Demokrat yang juga Ketua Komite Yuridis, Patrick Leahy, mendesak dibentuknya sebuah komisi untuk mengakhiri apa yang dikatakannya sebagai perpecahan politik di bawah pemerintahan Presiden Bush dan untuk mencegah terjadinya penyelewengan pada masa depan.

Leahy membandingkan komisi tersebut dengan komisi kebenaran lain, seperti yang dimiliki Afrika Selatan --yang menyelidiki isu pada masa apartheid.

"Kita perlu mempunyai kesatuan pemahaman tentang kegagalan pada masa lalu," kata Leahy ketika berpidato di Universitas Georgetown.

"Bukan pembalasan, kita memerlukan suatu penelusuran yang terbuka tentang apa sebenarnya telah terjadi," kata senator asal Vermont itu.  "Dan kita melakukan itu untuk memastikan hal yang sama tidak akan terjadi lagi."

Sebagian kalangan Partai Republik dan para pejabat intelijen telah menentang usul bagi dilakukannya penyelidikan terhadap tuduhan kepada pemerintahan Bush dengan alasan bahwa penyelidikan akan membingungkan dan melemahkan moral di tengah perang melawan terorisme.

"Jika setiap pemerintah mulai menguji kembali apa yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, tidak akan ada akhirnya. Kita bukan Amerika Latin," kata pejabat tinggi Komite Yuridis Partai Republik, Senator Arlen Specter asal Pennsylvania, bulan lalu.

Presiden Barack Obama tak lama setelah dilantik pada 20 Januari lalu mengindikasikan tidak akan mendukung penuntutan terhadap pejabat masa pemerintahan Bush karena kebijakan kontra-terorisme yang mereka buat. Namun, pada Senin (9/2), ia mengatakan bahwa pemerintahnya akan menjunjung "tradisi kita menyangkut aturan hukum dan penghormatan terhadap hak hukum seseorang."

"Tidak ada satupun yang kebal hukum dan jika ada kejadian jelas soal pelanggaran ... orang yang bersangkutan harus dituntut," kata Obama dalam jumpa pers pertama sejak ia menjadi presiden.