Indonesia Desak Sidang Darurat MU PBB

JAKARTA, SELASA — Indonesia mendesak Majelis Umum mengadakan sidang darurat untuk merespons kebiadaban Israel terhadap bangsa Palestina di Jalur Gaza yang telah merenggut nyawa sekitar 500 orang dan melukai ribuan orang lainnya.
    
“Surat dari Pemerintah Indonesia sudah diedarkan ke negara-negara anggota Gerakan Nonblok (GNB) di New York untuk meminta dukungan mereka agar mendesak pelaksanaan sidang darurat Majelis Umum PBB,” kata Menteri Luar (Menlu) Negeri Hassan Wirajuda dalam pernyataan pers tahunan di Jakarta, Selasa (6/1).
    
GNB terdiri atas 117 negara, sedangkan PBB 192 anggota sehingga Indonesia melihat optimistis akan mendapat dukungan mayoritas anggota MU PBB. “Sebab, semua anggota GNB mendukung posisi Palestina untuk menjadi negara merdeka. Saya optimistis mendapat suara mayoritas besar," kata Menlu.
    
Menurut Menlu, Sidang Darurat MU PBB ini ingin diselenggarakan dengan asumsi bahwa sidang darurat Dewan Keamanan PBB akan gagal dalam melaksanakan amanatnya. “Dari pengalaman dua kali agresi Israel, pertemuan DK PBB selalu gagal. Pernah ada pertemuan, tetapi itu pun sifatnya informal. Pernah ada pernyataan pers, tetapi itu pun bukan dari Presiden DK PBB. Tidak pernah dihasilkan suatu resolusi,” tutur dia.

“Dunia tidak bisa membiarkan kebiadaban ini terus berlangsung,” kata Menlu yang menyejajarkan tindakan brutal Israel saat ini dengan tindakan agresinya tahun 2006 ke Lebanon selatan. Saat itu, kata Menlu, DK PBB tidak melakukan apa-apa. Demikian juga Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam. “Sekarang, situasinya hampir sama. Jadi, saya skeptis,” kata Menlu.

Bantuan efektif
    
Menanggapi adanya rencana pengiriman para sukarelawan dari Indonesia ke Palestina, Menlu mengatakan bahwa pemerintah menghargai dukungan dan bantuan seperti itu. Namun, ia menilai itu tidak efektif.

“Lebih baik dukungan itu yang efektif, misalnya berupa dukungan obat-obatan atau peralatan medis. Tenaga media bisa ke daerah Sinai untuk membantu rumah sakit lapangan yang dibangun Mesir,” katanya.

Menurut Menlu, Indonesia sedang menunggu izin dari Pemerintah Mesir. Presiden, katanya, sudah meminta Menkes menyiapkan tenaga medis untuk dikirim ke Mesir. “Karena itu, pengiriman sukarelawan ke Gaza bukan satu opsi,” kata Menlu.

Mengenai sikap Indonesia sendiri, Menlu mengatakan, Indonesia menganjurkan agar Hamas menempuh cara-cara damai melalui dialog dan negosiasi. Skema atau sekuen penyelesaian yang rasional sekarang, menurut dia, adalah hentikan permusuhan, capai gencatan senjata, laksanakan penjaga perdamaian, buka dialog dengan Israel, dan rekonsiliasi secara internal di Palestina antara Hamas dan Fatah. "Satu kerangka penyelesaian yang komprehensif," katanya.