Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKNU, Memuliakan Kembali Politik

Kompas.com - 31/12/2008, 00:45 WIB

Oleh M Zaid Wahyudi

Konflik Partai Kebangkitan Bangsa seusai Muktamar PKB 2005 di Semarang menyisakan sejumlah kader yang tersisih dari partai. Mereka pun berhimpun dan melahirkan partai baru, Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

Sama seperti partai berbasis Nahdlatul Ulama lainnya, PKNU mengandalkan nama besar sejumlah ulama atau kiai. Potensi pemilih NU memang sangat besar. Diperkirakan jumlah mereka mencapai 40 juta orang yang tersebar di berbagai partai politik.

Berikut petikan wawancara Kompas dengan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKNU Choirul Anam di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKNU di Jakarta, pertengahan Desember lalu.

Apakah pembentukan PKNU akibat sakit hati dengan PKB?

Tidak ada sakit hati. Bagi kami, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Syuro PKB) tetap menjadi bapak dan tetap seorang demokrat. PKNU hanya ingin memberikan saluran politik baru bagi warga NU agar ada partai yang memperjuangkan kepentingan dan aspirasinya. Jika parpol yang memperjuangkan kepentingan warga NU hancur, warga NU juga bisa ikut hancur akibat hilangnya basis suara mereka.

Kenapa tidak bergabung dengan partai yang sudah ada?

PKNU ingin menjadi partai yang bisa mengubah tampilan politik nasional menjadi politik yang dikawal dengan moral agama. Cita-cita ini hanya dapat dilakukan dengan membentuk partai sendiri karena parpol yang ada tidak bisa memperjuangkan nilai itu. Parpol yang ada tidak memiliki struktur dan platform yang sesuai dengan tanggung jawab ulama.

Para kiai mengajarkan bahwa politik tidak dapat dimaknai sebagai wilayah abu-abu yang cenderung kotor dan penuh tipu daya. Politik adalah gerakan perubahan untuk kesejahteraan bersama sehingga harus dikawal dengan semangat kejujuran, moral, dan keadilan.

PKNU didirikan dengan moral agama karena Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama. Indonesia adalah negara ketuhanan, negara semua agama. Karena itu, seluruh kerja lembaga dan pejabat negara harus didasari oleh moral agama.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com