RI Tidak Lagi ke IMF

Oleh Bambang Sukartiono

Rio de Janeiro, KOMPAS - Indonesia tidak akan kembali meminta bantuan Dana Moneter Internasional seperti format saat krisis sepuluh tahun lalu. Juga tak ada lagi pendekatan pembentukan forum negara donor seperti Inter-Governmental Group on Indonesia dan Consultative Group on Indonesia.

Untuk menghadapi krisis keuangan sekarang ini, Indonesia akan lebih menitikberatkan pendekatan bilateral, baik kepada negara donor maupun lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal itu menjawab pers di Rio de Janeiro, Brasil, Kamis atau Jumat (21/11) WIB, menjelang keberangkatannya ke Lima, ibu kota Peru. Presiden akan menghadiri pertemuan para pemimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), Sabtu ini.

”Daripada menimbulkan pro dan kontra lagi, format penggalangan dana bantuan yang kita inginkan tidak akan seperti itu lagi,” kata Kepala Negara.

Dijelaskannya, prinsip yang ditempuh Indonesia sekarang ini adalah mencari cara terbaik mengatasi dampak krisis ekonomi serta keuangan global dan sejauh mungkin tak membebani anggaran. Karena itulah beberapa tahun lalu Pemerintah Indonesia serta-merta melakukan percepatan pelunasan bantuan yang pernah diterima dari IMF dan membubarkan IGGI/CGI. Indonesia berharap, semakin lama ketergantungan pada utang luar negeri semakin dapat dikurangi.

Ketika krisis ekonomi menerjang Indonesia dan beberapa negara di Asia tahun 1998, Indonesia menandatangani sebuah memorandum saling pengertian (MOU) dengan IMF dan sejak itu bantuan IMF segera menopang ekonomi Indonesia.

Berbagai implikasi dan komplikasi pun bermunculan, termasuk ketergantungan tim ekonomi Indonesia dalam perundingan dengan sejumlah konsultan dan wakil IMF yang secara periodik datang ke Jakarta. Ketika itu, praktis kemandirian ekonomi Indonesia makin banyak dipertanyakan sehingga akhirnya Pemerintah Indonesia menyetop kerja sama itu sekaligus melunasi utang kepada IMF.

Persahabatan bilateral

Menurut Presiden Yudhoyono, bantuan luar negeri sekarang ini akan lebih dititikberatkan pada pengertian dalam konteks hubungan persahabatan bilateral. Serangkaian pembicaraan telah dilakukannya dengan para pemimpin sejumlah negara kaya, termasuk AS, China, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan lembaga multilateral Bank Dunia.

”Bantuan yang diharapkan ini kalau diperlukan akan menjadi second line of defence dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi dan keuangan,” katanya, seraya mengingatkan, bantuan itu penting agar sejumlah program kemanusiaan dalam mengentaskan rakyat dari kemiskinan tidak terganggu.

Di Lima, Peru, para pemimpin 21 anggota APEC akan bertemu selama dua hari di tengah ancaman resesi di sejumlah anggotanya. Pertumbuhan ekonomi di sejumlah anggota APEC kian merosot dalam semester kedua tahun ini, termasuk Indonesia yang dibayangi penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun depan di bawah 6 persen.

Sembilan anggota APEC adalah juga anggota G-20, dan pertemuan di Lima ini akan menjadi ikhtiar baru bagi para pemimpin dunia mencari cara agar perekonomian dunia dapat segera bangkit lagi.