Naik Haji Pakai APBD

Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Bekasi diduga naik haji menggunakan dana APBD setempat. Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad menyebut keberangkatan 12 wakil rakyat itu ke Tanah Suci atas nama pendamping haji daerah (PHD).
Menurut anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi Slamet Siahaan, 12 anggota DPRD Kota Bekasi tersebut berasal dari enam fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PDIP, dan Fraksi PAN.

Slamet pun mengaku tak habis pikir mengapa rekan-rekannya itu mau menunaikan ibadah haji menggunakan dana APBD 2008 yang tak lain merupakan uang rakyat. ”Saya juga bingung kenapa ada anggota dewan yang mau berangkat ibadah haji dengan menggunakan dana APBD. Padahal ribuan warga Kota Bekasi yang sudah menunggu kesempatan naik haji sejak tahun 2006, belum bisa berangkat juga pada tahun ini karena tersandung pembatasan kuota,” ungkap Slamet, Kamis (13/11).

Wakil  Ketua DPRD Kota Bekasi Dadang Asgar Noor mengaku prihatin dengan ke-12 rekannya itu. Ia juga mempertanyakan dukungan Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dan Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atas berangkatnya para wakil rakyat itu ke Mekkah menggunakan uang rakyat.

Dadang mengkhawatirkan keberangkatan 12 anggota DPRD Kota Bekasi itu ke Tanah Suci akan mengganggu pembahasan RAPBD tahun 2009.

Selain ke-12 anggota DPRD tersebut Wali Kota Bekasi dan wakilnya, Mochtar Mohamad dan Rahmat Effendi juga berangkat ke Tanah Suci dengan biaya yang diambil dari APBD.

Namun, ketika diminta konfirmasinya, Mochtar Mohamad membantah naik haji menggunakan dana APBD. Keberangkatannya bersama wakilnya, Rahmat Effendi, kata Mochtar,  sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Sedangkan biaya naik haji bukan dari dana APBD.

”Saya dan wakil saya pergi haji dengan menggunakan dana pribadi. Sedangkan ke-12 anggota dewan yang juga naik haji tahun ini, mereka bertugas sebagai pendamping haji daerah (PHD),” tutur Mochtar.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa keberangkatan haji setiap daerah selalu disertai PHD. Tim pendamping haji daerah ini biasanya diambilkan dari unsur birokrasi dan wakil rakyat. Mereka berangkat menggunakan dana APBD. Namun jumlah wakil rakyat yang menjadi pendamping haji daerah tahun ini,  oleh sejumlah kalangan, dianggap terlalu banyak.

Lagi pula, kata Slamet Siahaan, keberangkatan mereka tak tepat waktu karena bersamaan dengan kecewanya 5.000 calon jamaah haji yang gagal berangkat karena terganjal kuota. (mur)