Thailand Mundur dari Perbatasan Kamboja

PHNOM PENH, SELASA - Sekitar 80 tentara Thailand mundur dari zona perbatasan dengan Kamboja guna menghindari kemungkinan pertempuran. Penarikan itu dilakukan menyusul ultimatum Perdana Menteri Kamboja Hun Sen agar Thailand menarik tentaranya pada Selasa (14/10) tengah hari.

Di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan cemas dengan meningkatnya suhu ketegangan akibat sengketa di perbatasan Thailand dan Kamboja. Presiden Yudhoyono meminta agar PM Hun Sen dan PM Thailand Somchai Wongsawat mengedepankan negosiasi untuk menyelesaikan konflik.

”Saya sampaikan rasa kecemasan saya jika konflik terjadi. Hal itu akan memperburuk keberadaan ASEAN. Seharusnya krisis itu kita hadapi dengan duduk berunding untuk mencari penyelesaian bersama. Negosiasi harus dilanjutkan agar tidak terjadi konflik terbuka,” kata Presiden.

Hun Sen menuding pasukan Thailand menyeberang ke wilayah Kamboja di sekitar Kuil Preah Vihear, yang menjadi pusat sengketa kedua negara. ”Dengan taruhan apa pun, kami tidak akan membiarkan pasukan Thailand menginvasi area itu. Saya tegas soal ini. Ini adalah zona perang hidup mati,” ujarnya.

Komandan militer Kamboja, Brigadir Jenderal Yim Pim, mengatakan, seluruh pasukan Thailand telah mundur ke kamp mereka sekitar satu kilometer dari Kuil Preah Vihear. ”Ketegangan telah reda,” katanya.

Thailand membantah telah menarik pasukannya dari perbatasan. ”Tidak ada pergerakan pasukan. Militer masih menginginkan kedua negara meneruskan pembicaraan bilateral. Akan tetapi, jika ketegangan meningkat, kami siap,” kata Sansern Kaewkumnerd, juru bicara militer Thailand.

Menteri Luar Negeri Thailand Sompong Amornwiwat mengatakan, 80 tentara pergi ke perbatasan dalam misi pembersihan ranjau darat setelah insiden dua tentara Thailand menginjak ranjau dan kehilangan kaki mereka.

Thailand dan Kamboja sama- sama mengklaim kepemilikan atas Kuil Preah Vihear dan tanah di sekitarnya. Tahun 1962, Pengadilan Internasional memutuskan Kuil Preah Vihear sebagai milik Kamboja. (ap/afp/reuters/fro/har)