Mennakertrans Bantah Ada Pemukulan TKW di Hongkong

JAKARTA, SENIN — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno membantah peristiwa pemukulan terhadap sembilan orang tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia di Hongkong. "Itu tidak benar. Tidak ada pemukulan terhadap TKW di depan menteri," kata Erman yang dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Senin (8/9) siang.

Pernyataan Erman ini membantah berita sebelumnya yang dilansir harian Warta Kota dan ditayangkan di Kompas.com. Dalam berita itu, Duta Buruh Migran Franky Sahilatua mengungkapkan pemukulan terjadi Minggu siang saat puluhan TKW yang bekerja di Hongkong mengadakan pertemuan dengan Mennakertrans.

Erman menjelaskan, Minggu kemarin ia menghadiri peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang dihadiri oleh sekitar 10.000 WNI di Hongkong, termasuk para TKW. Di tengah acara, sembilan orang yang disebutnya menyusup dalam acara untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Karena diperkirakan akan membuat gaduh, maka mereka diamankan oleh pihak security. Nah, karena mereka tidak mau dilarang terjadilah dorong-dorongan. Saya pun tidak melihat ada pemukulan. Itu bohong besar," terang Erman.

Ia menambahkan, "Saya selaku menteri menghargai siapa pun yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik-baik. Kenapa sih acara itu harus dicemarkan seperti itu. Saya 24 jam terbuka menerima aspirasi dari siapa pun. Selain itu saya akan memerhatikan setiap aspirasi yang disampaikan."

Seperti diberitakan, sembilan orang TKW menyampaikan aspirasi dengan menggelar spanduk bertuliskan "Stop Underpayment". Sebab, kenyataan di lapangan, masih banyak TKW yang digaji di bawah standar upah yang ditentukan Pemerintah Hongkong.

Upah minimum TKW di Hongkong adalah 3.450 dollar Hongkong per bulan. Namun, sejumlah TKW mendapat upah sekitar 2.000 dollar Hongkong per bulan. Bahkan, ada sejumlah TKW yang upahnya belum dibayarkan selama berbulan-bulan.

Menanggapai masalah ini, Erman mengakui memang masalah itu ada meski tidak banyak. "Tapi, itu kan bisa diselesaikan dengan dialog yang baik. Bisa diselesaikan antara instansi yang mengirim dan Denakertrans," katanya.