Kenapa China dan Taiwan Bermusuhan?

China memandang Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan ingin merebutnya kembali dengan paksa jika perlu, sedangkan orang Taiwan menganggap pulau mereka memiliki pemerintahan sendiri sebagai negara terpisah.

Alasan kenapa China dan Taiwan bermusuhan juga dapat ditelusuri ke Perang Saudara China (1927-1949), yang berakhir dengan larinya pasukan Nasionalis Kuomintang (KMT) pimpinan Chiang Kai-shek ke pulau seberang Selat Taiwan, lalu mendirikan Republik of China (ROC).

Kini dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang, orang-orang Taiwan menganggap wilayah mereka berdemokrasi, terlepas dari apakah kemerdekaannya dideklarasikan secara resmi atau tidak.

Dikutip dari BBC (3/8/2022), berikut adalah tiga faktor kenapa China dan Taiwan bermusuhan.

Pulau ini tampaknya kali pertama muncul dalam catatan China pada 239 M ketika seorang kaisar mengirim pasukan ekspedisi untuk menjelajahi daerah tersebut.

Hal itulah yang kemudian digunakan Beijing untuk mendukung klaim teritorialnya.

Setelah pendudukan Belanda yang relatif singkat (1624-1661), Taiwan diperintah oleh dinasti Qing China dari 1683 hingga 1895.

Sejak abad ke-17, sejumlah besar migran mulai berdatangan dari China yang sering kali melarikan diri dari kekacauan atau kesulitan.

Kebanyakan dari mereka adalah orang China Hoklo dari provinsi Fujian (Fukien) atau China Hakka, sebagian besar dari Guangdong.

Keturunan dari kedua migrasi ini sekarang merupakan kelompok demografis terbesar di Taiwan.

Pada 1895, Jepang memenangi Perang Sino-Jepang Pertama dan Pemerintah Qing harus menyerahkan Taiwan ke Jepang.

Akan tetapi setelah Perang Dunia II, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang telah diambilnya dari China itu.

Republik China sebagai salah satu pemenang perang akhirnya mulai memerintah Taiwan dengan persetujuan sekutunya yaitu Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Chiang Kai-shek beserta sisa-sisa pemerintahan Kuomintang (KMT) dan pendukung mereka yang berjumlah sekitar 1,5 juta orang melarikan diri ke Taiwan pada 1949.

Kelompok yang disebut orang China Daratan ini mendominasi politik Taiwan selama bertahun-tahun meskipun hanya mencakup 14 persen dari populasi. Chiang Kai-shek lalu mendirikan pemerintahan di Taiwan yang dipimpinnya selama 25 tahun.

Selanjutnya, Presiden Lee Teng-hui yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Taiwan memimpin perubahan konstitusi, yang akhirnya membuka jalan bagi terpilihnya presiden non-KMT pertama di pulau itu yakni Chen Shui-bian pada tahun 2000.

China sangat membenci Lee Teng-hui karena dia sering mendeklarasikan Taiwan sebagai negara merdeka.

Taiwan memiliki konstitusinya sendiri, para pemimpinnya dipilih secara demokratis, dan mempunyai sekitar 300.000 tentara aktif dalam angkatan bersenjata.

Klaim Chiang Kai-shek awalnya mewakili seluruh China yang ingin didudukinya kembali. Taiwan sempat menduduki kursi China di Dewan Keamanan PBB dan diakui banyak negara Barat sebagai satu-satunya Pemerintah China.

Akan tetapi, pada 1970-an beberapa negara mulai berargumen bahwa Pemerintah Taipei tidak dapat lagi dianggap sebagai perwakilan sejati dari ratusan juta orang yang tinggal di China daratan.

Tahun 1978 China mulai membuka perekonomiannya kepada dunia. AS yang melirik peluang perdagangan dan kebutuhan mengembangkan hubungan, secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Beijing 1979.

Sejak itu jumlah negara yang mengakui Pemerintah Republic of China atau Taiwan secara diplomatis turun drastis menjadi sekitar 15 negara.

Sekarang, meskipun memiliki semua syarat negara merdeka dan sistem politik yang berbeda dari China, status hukum Taiwan tetap tidak jelas.

China pernah mengusulkan opsi "satu negara, dua sistem", yang katanya akan memungkinkan otonomi signifikan bagi Taiwan jika setuju berada di bawah kendali Beijing. Sistem ini berhasil mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997.

Namun, Taiwan menolak tawaran itu dan China bersikeras bahwa Pemerintah ROC Taiwan tidak sah.

Pada tahun 2000, Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden yang membuat Beijing khawatir. Chen dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP), secara terbuka mendukung "kemerdekaan".

Chen Shui-bian digantikan oleh Ma Ying-jeou dari KMT pada 2008 yang mencoba meningkatkan hubungan melalui perjanjian ekonomi.

Delapan tahun kemudian, pada 2016, terpilih presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen yang sekarang memimpin DPP dan condong pada kemerdekaan.

Hubungan semakin meruncing pada 2018 ketika Beijing meningkatkan tekanan pada perusahaan internasional. Jika mereka tidak mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs webnya, China mengancam akan memblokirnya dari bisnis di "Negeri Panda".

Pada 2020 Tsai Ing-wen memenangi masa jabatan kedua dengan memecahkan rekor 8,2 juta suara.

Perolehan ini dipandang sebagai penghinaan terhadap Beijing, sehingga menjadi alasan lain kenapa China dan Taiwan bermusuhan.